BOGOTA, KOLOMBIA– Presiden Kolombia Gustavo Petro menunjukkan sikap tegar di tengah ketegangan diplomatik dengan Amerika Serikat (AS). Visa perjalanannya ke AS dicabut setelah ia turut berorasi dalam demonstrasi pro-Palestina di New York, namun Petro menegaskan bahwa langkah Washington itu takkan menghalangi aksesnya ke negara adidaya tersebut.
Petro, yang dikenal sebagai pemimpin progresif Kolombia, baru saja mendarat di Bandara Internasional El Dorado, Bogota, pada Sabtu (27/9) malam waktu setempat. Melalui akun media sosialnya, ia langsung merespons keputusan kontroversial dari Departemen Luar Negeri AS yang memicu perdebatan global soal kebebasan berpendapat dan hubungan bilateral.
“Saya sudah sampai di Bogota. Saya tak lagi punya visa untuk pergi ke AS. Saya tidak peduli,” kata Petro, dilansir AFP, Minggu (28/9).
Konflik ini mencapai puncaknya pekan lalu saat Petro hadir dalam aksi unjuk rasa bela Palestina di jantung New York. Dalam video yang diunggahnya, Petro tak segan menyampaikan pesan tajam yang menargetkan kebijakan AS.
“Itulah mengapa dari New York ini, saya meminta para prajurit di Tentara AS untuk tidak menodongkan senjata ke kemanusiaan. Jangan turuti perintah Trump! Turutilah perintah kemanusiaan,” ujar Petro.
Respons AS pun datang cepat dan tegas. Pemerintah AS, yang dipimpin Presiden Donald Trump, menganggap pidato Petro sebagai tindakan provokatif yang melanggar norma diplomatik.
“Kami akan mencabut visa Petro karena tindakan ceroboh dan provokatif,” ucap Departemen Luar Negeri AS.
Latar belakang ketegangan ini tak lepas dari friksi yang semakin memanas antara Bogota dan Washington. Sebelum insiden demo Palestina, Trump telah mencoret Kolombia dari daftar sekutu utama AS pekan lalu, dengan alasan lemahnya upaya perang melawan narkoba.
Sindiran pedas Trump terdengar jelas saat ia berpidato di Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Selasa (23/9).
“Kepada setiap teroris preman yang menyelundupkan obat-obatan beracun ke AS, harap berhati-hati. Kami akan menghancurkan kalian,” kata Trump di PBB.
Petro tak tinggal diam. Dalam pidatonya sendiri di forum yang sama, ia membalas dengan seruan hukum internasional.
“Proses pidana harus dimulai terhadap para pejabat yang berasal dari AS, termasuk pejabat senior yang memberi perintah, Presiden Trump,” ucap Petro pada Sidang Majelis Umum PBB, Selasa (23/9).
Isu ini juga terkait tudingan Petro atas serangan AS terhadap kapal-kapal di perairan Karibia, yang menurutnya melanggar hukum kemanusiaan.
Meski visa B1/B2-nya dicabut, Petro yakin tak ada hambatan jangka panjang. Sebagai warga negara ganda dengan status Eropa—berkat keturunan Italia—ia bisa memanfaatkan Electronic System for Travel Authorization (ESTA) untuk kunjungan singkat ke AS tanpa visa tradisional.
Langkah ini menegaskan posisinya sebagai pemimpin yang tak mudah diintimidasi, sekaligus menyoroti kerapuhan aliansi lama antara Kolombia dan AS yang selama ini bergantung pada isu keamanan dan perdagangan.
Insiden ini berpotensi memperlemah kerja sama kedua negara di tengah krisis narkoba dan migrasi di Amerika Latin. Analis internasional memperingatkan bahwa perseteruan Petro-Trump bisa memicu gelombang boikot diplomatik lebih luas, terutama di kalangan negara-negara Amerika Selatan yang semakin vokal mendukung Palestina.
Dulu dikenal sebagai mitra strategis dalam “Perang Narkoba”, Kolombia kini berada di persimpangan. Pencabutan visa Petro menjadi simbol pergeseran geopolitik, di mana isu hak asasi manusia dan konflik Timur Tengah ikut menggerus fondasi lama.
