JAKARTA – Amerika Serikat mulai mencabut blokade laut terhadap Iran setelah kesepakatan damai antara kedua negara resmi berlaku. Langkah ini menjadi sinyal jelas bahwa konflik berbulan-bulan di Timur Tengah bergeser dari konfrontasi militer menuju meja perundingan.
Komando Pusat AS (CENTCOM) mengonfirmasi penghentian blokade sesuai arahan Presiden Donald Trump. Meski kapal perang AS tetap siaga di kawasan, pembukaan jalur pelayaran Selat Hormuz—jalur vital perdagangan energi dunia—dianggap krusial untuk meredakan ketegangan dan menjaga pasokan minyak global.
Kesepakatan damai AS–Iran memuat 14 poin utama, termasuk komitmen Iran tidak memiliki senjata nuklir, pembentukan dana rekonstruksi senilai USD 300 miliar, serta target penyelesaian perjanjian permanen dalam 60 hari. Wakil Presiden JD Vance menyebut kesepakatan ini sekaligus membuka masa negosiasi teknis. “Kemungkinan saya akan menuju Swiss untuk negosiasi teknis,” ujarnya, dilansir Jumat (19/6/2026).
Di Teheran, Pemimpin Tertinggi Iran Mojtaba Khamenei menyatakan persetujuannya meski berbeda pandangan. “Saya mengizinkan kesepakatan ini berjalan setelah mendapat jaminan bahwa hak-hak bangsa Iran akan dilindungi,” katanya. Ia menegaskan dialog langsung dengan Washington tidak berarti menerima seluruh posisi AS.
Namun, kesepakatan ini menuai kritik di AS. Senator Partai Republik Bill Cassidy menyebutnya sebagai “kesalahan kebijakan luar negeri terburuk dalam beberapa dekade.” Pemerintahan Trump membantah, menegaskan Iran hanya akan menerima manfaat ekonomi jika memenuhi kewajiban, termasuk menghancurkan stok uranium dan menghentikan pendanaan kelompok proksi.
Dengan blokade laut dicabut dan negosiasi teknis segera dimulai, pertanyaan besar kini muncul: apakah kesepakatan ini akan melahirkan perdamaian permanen, atau sekadar jeda sementara dalam rivalitas panjang Washington–Teheran.
