JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto dikabarkan akan segera menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) tentang tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, di tengah meningkatnya kasus keracunan makanan yang menimpa siswa di beberapa daerah.
Langkah ini diharapkan memperkuat fondasi program unggulan pemerintahan untuk nutrisi anak sekolah.
Dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu (1/10/2025), Dadan menekankan urgensi regulasi baru tersebut.
Menurutnya, Perpres ini bukan hanya solusi jangka pendek untuk isu keamanan pangan, tapi juga fondasi jangka panjang guna mendukung skala besar program MBG yang menargetkan jutaan anak di seluruh Indonesia.
” Sekarang ini sedang diselesaikan terkait Perpres Tata Kelola Makan Bergizi, yang mudah-mudahan minggu ini sudah ditandatangani oleh Bapak Presiden karena ini dukungan terhadap program Makan Bergizi sudah sangat urgen dilakukan,” ujar Dadan.
Koordinasi Lintas Lembaga untuk Mitigasi Kesehatan
Isu keracunan makanan akibat MBG belakangan menjadi sorotan, dengan laporan dari berbagai wilayah menunjukkan dapur penyedia gagal mematuhi standar operasional prosedur (SOP).
Untuk mengatasi hal ini, BGN telah melakukan rapat koordinasi dengan kementerian terkait, termasuk Kementerian Kesehatan. Hasilnya, peran puskesmas dan Unit Kesehatan Sekolah (UKS) akan ditingkatkan secara signifikan.
“Dalam hal mitigasi kesehatan dan menangani darurat,” jelas Dadan, “dan kemudian setelah kita melakukan rapat koordinasi lintas lembaga, kemudian disepakati bahwa puskesmas dan UKS akan lebih banyak dilibatkan di dalam hal mitigasi kesehatan dan menangani darurat.”
Pendekatan ini mencakup penguatan protokol sanitasi, higiene, dan penanganan korban secara cepat. Lebih lanjut, regulasi baru diharapkan menjawab tantangan rantai pasok makanan yang kian kompleks seiring perluasan program.
“Tidak hanya masalah keamanan, sanitasi higienis, penanganan korban, tetapi juga kebutuhan rantai pasok yang semakin besar,” tambah Dadan.
Dampak Program MBG dan Harapan ke Depan
Program MBG, yang digulirkan sejak awal pemerintahan Prabowo, bertujuan meningkatkan gizi generasi muda melalui penyediaan makanan bergizi di sekolah.
Namun, kasus keracunan baru-baru ini seperti yang terjadi di beberapa provinsi mengungkap celah dalam pengelolaan, mulai dari penyimpanan bahan hingga distribusi.
Dengan Perpres ini, diantisipasi adanya standar nasional yang lebih ketat, termasuk audit rutin dan pelatihan bagi operator dapur.
Para anggota Komisi IX DPR RI menyambut baik inisiatif ini, dengan harapan dapat mencegah kejadian serupa di masa depan. “Kami dorong percepatan implementasi untuk lindungi anak-anak kita,” kata salah satu legislator yang hadir.
