JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik Gubernur dan Wakil Gubernur Papua terpilih, Mathius D. Fakhiri dan Aryoko Rumaropen, pada Rabu (8/10/2025) siang di Istana Negara, Jakarta.
Upacara pelantikan ini tidak hanya menandai transisi kepemimpinan baru di Provinsi Papua, tetapi juga menjadi momentum penting untuk mempercepat pembangunan di wilayah timur Indonesia yang kaya sumber daya alam.
Kedatangan Mathius Fakhiri beserta wakilnya menjadi sorotan utama di Kompleks Istana Kepresidenan. Pantauan lapangan menunjukkan, keduanya tiba sekitar pukul 13.44 WIB dengan mengenakan seragam dinas upacara lengkap. Meski dikerubungi wartawan, pasangan ini tampak fokus dan tidak banyak memberikan pernyataan, menjaga nuansa resmi acara pelantikan.
Pelantikan ini merupakan bagian dari agenda prioritas pemerintahan Prabowo untuk memperkuat tata kelola daerah otonom khusus seperti Papua.
Selain gubernur baru, Presiden juga langsung mengukuhkan 10 Duta Besar Luar Negeri Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP), yang diharapkan mendorong diplomasi ekonomi Indonesia di tengah dinamika global. Upacara berlangsung singkat namun khidmat, dengan protokol ketat yang melibatkan pejabat tinggi negara.
Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman, yang turut hadir, membagikan pandangannya soal rangkaian pelantikan ini. “Gubernur Papua ya kemungkinan, Gubernur Papua,” katanya singkat kepada wartawan usai acara.
Ia juga menyinggung penunjukan tambahan untuk mendukung otonomi khusus Papua, termasuk jabatan Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua yang akan dipegang Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk.
“Kemudian badan otonomi khusus Papua, yang lainnya saya belum tahu,” ujarnya.
Langkah ini dianggap krusial mengingat Papua sebagai provinsi dengan potensi besar di sektor pertambangan, pertanian, dan pariwisata, namun masih menghadapi tantangan infrastruktur dan pemerataan ekonomi.
Pemerintah pusat berharap kepemimpinan Mathius Fakhiri—yang terpilih melalui proses demokrasi lokal—dapat membawa inovasi dalam program Otsus (Otonomi Khusus) untuk kesejahteraan masyarakat adat dan pendatang.
Dengan pelantikan ini, fokus pembangunan Papua kini beralih ke eksekusi lapangan, termasuk peningkatan akses pendidikan, kesehatan, dan konektivitas digital.
