GAZA, PALESTINA – Eskalasi ketegangan di perbatasan Gaza kembali mencuat setelah Gerakan Palestina Hamas mengecam keras keputusan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk mempertahankan penutupan penyeberangan Rafah.
Langkah ini disebut sebagai pelanggaran nyata terhadap kesepakatan gencatan senjata yang baru saja berlaku sejak 10 Oktober, mengancam stabilitas truce yang rapuh di tengah upaya rekonstruksi wilayah konflik.
Dalam pernyataan resmi yang dirilis pada Sabtu (18/10), Hamas menyoroti bahwa penutupan tersebut tidak hanya mengabaikan komitmen internasional, tetapi juga menghambat proses repatriasi warga sipil dan pertukaran tahanan.
“Jelas melanggar syarat perjanjian gencatan senjata dan mengabaikan komitmen yang telah disepakati dengan para pihak yang menjadi penengah dan penjamin kesepakatan,” tegas pihak Hamas, menekankan peran mediator seperti Amerika Serikat (AS) dalam menjaga integritas kesepakatan.
Keputusan Israel ini muncul hanya beberapa hari setelah jadwal pembukaan Rafah yang semestinya digelar pada Rabu (15/10) sebagai bagian dari fase pertama gencatan senjata.
Penyeberangan vital di perbatasan Gaza-Mesir tersebut telah ditutup sejak Mei 2024, ketika pasukan Israel menguasai sisi Palestina, memicu krisis kemanusiaan yang semakin parah. Kantor Netanyahu mengonfirmasi posisi tegas mereka melalui pernyataan di platform X, menyatakan bahwa Rafah akan tetap tertutup “hingga pemberitahuan lebih lanjut”.
Menurut sumber resmi Israel, pembukaan ulang akan dievaluasi berdasarkan kepatuhan Hamas terhadap ketentuan truce, termasuk penyerahan jenazah sandera dan implementasi kerangka perjanjian yang telah disetujui.
Langkah ini dianggap sebagai mekanisme pengamanan, meski memicu reaksi keras dari kelompok Palestina.
Di sisi lain, Kedutaan Besar Palestina di Kairo berupaya meredam dampak dengan mengumumkan bahwa penyeberangan Rafah direncanakan dibuka mulai Senin (20/10). Pengumuman ini memungkinkan warga Palestina yang terdampar di Mesir untuk kembali ke Gaza melalui prosedur koordinasi yang telah disepakati.
“Warga yang ingin kembali agar mendaftarkan data mereka melalui aplikasi daring yang ditentukan dan akan diberitahu kemudian mengenai tanggal serta titik kumpul sebelum menuju penyeberangan tersebut,” ujar kedutaan, tanpa merinci detail teknis untuk menghindari spekulasi.
Latar belakang kesepakatan gencatan senjata ini berakar pada mediasi intensif AS, yang menghasilkan pembebasan 20 sandera Israel oleh Hamas beserta penyerahan jenazah 11 lainnya.
Sebagai imbalannya, sekitar 2.000 tahanan Palestina dibebaskan dari penjara Israel. Perjanjian ini terinspirasi dari rencana Presiden AS Donald Trump, yang tidak hanya menargetkan penghentian tembak-menembak, tetapi juga rekonstruksi Gaza pasca-perang serta pembentukan pemerintahan baru tanpa dominasi Hamas.
Namun, bayang-bayang konflik yang berkepanjangan sejak Oktober 2023 terus menghantui upaya perdamaian.
Data terbaru dari Kementerian Kesehatan Gaza mencatat bahwa serangan Israel telah menewaskan 68.116 warga Palestina dan melukai 170.200 lainnya, menjadikan Rafah sebagai titik krusial untuk bantuan kemanusiaan dan mobilitas sipil.
Para analis internasional memperingatkan bahwa penutupan berkepanjang ini berpotensi memicu penundaan tahap selanjutnya truce, termasuk repatriasi massal dan aliran bantuan rekonstruksi. Dengan kata kunci seperti “Hamas Israel Rafah gencatan senjata” mendominasi diskusi global, situasi ini menarik perhatian dunia terhadap tantangan menjaga komitmen damai di Timur Tengah.
