BANGKOK, THAILAND – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thailand, Vorapak Tanyawong, mengundurkan diri menyusul tuduhan keterlibatannya dalam jaringan penipuan daring internasional yang berbasis di Kamboja.
Vorapak, yang dikenal sebagai figur berpengalaman di sektor keuangan, langsung membantah keterlibatannya dalam kasus tersebut. Menurutnya, keputusan mundur murni untuk mempersiapkan pembelaan hukum secara optimal tanpa mengganggu tugas negara.
“Untuk menghadapi pertarungan hukum ini, saya butuh waktu dan saya khawatir ini akan mengganggu peran utama saya di Kementerian Keuangan,” ujarnya kepada Channel NewsAsia, seperti dilansir dari laporan terkini.
Kasus ini mencuat setelah investigasi mendalam dari buletin independen While Hunting mengungkap hubungan mencurigakan antara keluarga Vorapak dan operasi penipuan ilegal.
Laporan tersebut menyebutkan bahwa istri pejabat tinggi ini menerima pembayaran sebesar US$3 juta dalam bentuk aset kripto pada awal 2025, diduga berasal dari sindikat kriminal berbasis China yang beroperasi di Kamboja.
Selain itu, Vorapak pernah tercatat sebagai penasihat di BIC Bank Kamboja, lembaga keuangan yang kini diselidiki atas dugaan keterlibatan dalam skema pencucian uang skala besar.
Dampak Politik dan Penyelidikan Berlanjut
Respons cepat datang dari petinggi pemerintahan. Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul menuntut Vorapak untuk menyampaikan laporan tertulis lengkap mengenai tuduhan tersebut paling lambat akhir pekan ini.
Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk membersihkan citra korupsi, meski tuduhan semacam ini bukan hal asing di negeri Gajah Putih. Namun, keterkaitan dengan industri penipuan online yang bernilai miliaran dolar AS—seperti yang marak di Asia Tenggara—menjadikan kasus ini sebagai sorotan internasional yang langka.
Vorapak sendiri memiliki latar belakang karier yang solid di dunia keuangan swasta sebelum terjun ke politik.
Ia pernah menjabat posisi eksekutif senior di bank-bank global ternama seperti Bank of America dan JP Morgan Chase di Thailand, yang membuat pengangkatannya sebagai Wamenkeu pada 2024 lalu sempat menuai pujian.
Kini, di bawah pengawasan ketat, penyelidikan polisi Thailand dan otoritas Kamboja terus bergulir untuk mengungkap jaringan di balik operasi scam tersebut, yang sering menargetkan korban global melalui platform digital.
Kasus ini menyoroti maraknya penipuan online di wilayah Asia Tenggara, di mana Kamboja menjadi pusat utama bagi sindikat asing yang memanfaatkan regulasi longgar.
Pemerintah Thailand kini menghadapi tekanan untuk memperketat pengawasan terhadap pejabat publik, terutama di sektor keuangan yang rentan terhadap pengaruh kriminal.
Pengunduran diri Vorapak diharapkan menjadi titik balik, meski dampaknya terhadap stabilitas kabinet masih menjadi tanda tanya besar.
