JAKARTA – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk memastikan pengamanan perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 berjalan aman, tertib, dan kondusif. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago menekankan pentingnya pendekatan terpadu, antisipatif, dan humanis demi melindungi keselamatan masyarakat serta menjaga stabilitas keamanan nasional.
Penegasan tersebut disampaikan Menko Polkam saat memimpin Rapat Koordinasi Persiapan Pengamanan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 yang digelar secara hybrid di Kantor Kemenko Polkam, Selasa (23/12/2025). Rapat tersebut diikuti kementerian dan lembaga terkait serta unsur Forkopimda dari seluruh daerah di Indonesia.
“Berdasarkan arahan Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, pengamanan Natal dan Tahun Baru dilaksanakan secara terpadu, antisipatif, dan humanis dengan mengutamakan keselamatan masyarakat serta stabilitas keamanan,” ujar Menko Djamari.
Ia memaparkan bahwa evaluasi pelaksanaan pengamanan Natal dan Tahun Baru sebelumnya menunjukkan tingginya mobilitas masyarakat, dengan jumlah pelaku perjalanan mencapai sekitar 95 juta orang. Meski menghadapi tantangan tersebut, kinerja aparat dinilai cukup efektif.
“Penurunan angka kecelakaan lalu lintas pada tahun 2024 mencapai sekitar 25 persen dibandingkan tahun 2023, serta penurunan jumlah korban kecelakaan sebesar 0,51 persen,” kata Menko Polkam.
Menurutnya, capaian tersebut menjadi pijakan penting dalam menyusun strategi pengamanan yang lebih matang dan responsif guna memberikan rasa aman bagi masyarakat selama masa libur akhir tahun.
Namun demikian, Menko Polkam mengingatkan sejumlah potensi kerawanan yang perlu diantisipasi secara serius, khususnya menjelang puncak arus mudik dan arus balik.
“Peningkatan mobilitas masyarakat dalam periode libur panjang berpotensi menimbulkan kemacetan lalu lintas, meningkatnya angka kecelakaan, serta gangguan keamanan berupa kejahatan jalanan dan praktik premanisme,” ujarnya.
Selain faktor keamanan, ia juga menyoroti meningkatnya risiko bencana alam akibat cuaca ekstrem di sejumlah wilayah. Ancaman banjir dan longsor disebut berpotensi terjadi di Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan.
“Banjir dan longsor di Sumatera, bahkan di Jawa Tengah, telah menimbulkan korban jiwa dan kerusakan infrastruktur luas sehingga dibutuhkan respons dan perhatian serius dari kita semua,” tegasnya.
Menko Polkam menekankan bahwa pengamanan Nataru harus dilakukan secara lintas sektor dan tidak semata-mata berfokus pada kelancaran lalu lintas, tetapi juga kesiapsiagaan menghadapi bencana alam. Pengawasan ketat terhadap sarana dan prasarana transportasi, termasuk kondisi pengemudi, juga menjadi perhatian utama.
Ia meminta seluruh jajaran Forkopimda menyiapkan personel serta peralatan secara optimal dan bekerja secara solid. “Forkopimda harus bekerja secara terpadu dan kompak. Kekompakan menjadi kunci dalam menjaga stabilitas di daerah. Jangan sampai keterlambatan kita melakukan pengamanan dan pertolongan terjadi karena kita tidak siap dari sejak awal,” tegasnya.
Menutup arahannya, Menko Polkam menegaskan pentingnya pengamanan rumah ibadah serta upaya menciptakan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat selama libur panjang akhir tahun.
“Berikan ketenteraman dan kenyamanan kepada masyarakat untuk menikmati libur panjang, termasuk saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah Natal dan Tahun Baru,” tutupnya.