JAKARTA – Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengingatkan bahwa tatanan global saat ini berada dalam kondisi sangat rapuh. Pelanggaran terhadap aturan internasional yang terjadi tanpa konsekuensi nyata telah menggerus kepercayaan dunia terhadap sistem multilateral.
Hal tersebut disampaikan dalam Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) 2026 yang digelar di Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Rabu (14/1/2026). Sugiono menyoroti semakin sulitnya mengelola krisis global di tengah situasi abu-abu yang penuh ketidakpastian.
“Ketika aturan yang disepakati bersama dilanggar tanpa konsekuensi, maka yang runtuh bukan hanya satu aturan, melainkan kepercayaan terhadap aturan dan seluruh tatanan itu sendiri. Di saat yang sama, tata kelola global yang dibentuk untuk mengelola krisis semakin kesulitan mengejar realitas yang terjadi,” ujar Sugiono.
Ia menganalogikan kondisi global saat ini dengan periode menjelang Perang Dunia II, ketika kegagalan menjaga tatanan internasional menyebabkan runtuhnya Liga Bangsa-Bangsa dan berujung pada konflik global berskala besar.
Menghadapi dunia yang semakin keras, kompetitif, dan tidak terprediksi, Sugiono menegaskan Indonesia tidak boleh menjadi negara yang terseret arus atau sekadar menjadi objek kepentingan pihak lain.
“Dalam situasi ini, negara yang tidak punya strategi akan terseret, dan negara yang tidak punya ketahanan akan menjadi objek. Indonesia tentu saja tidak boleh berada di posisi itu. Kita harus melihat dunia apa adanya: keras, kompetitif, dan semakin tidak terprediksi,” katanya.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Menlu Sugiono memperkenalkan konsep diplomasi ketahanan, yaitu pendekatan diplomasi yang proaktif, adaptif, serta berlandaskan kesiapsiagaan, kewaspadaan, dan realisme. Diplomasi ini tidak sekadar reaktif terhadap ancaman, tetapi mampu menahan tekanan, mengelola risiko, serta beradaptasi dengan cepat.
“Inilah yang saya maknai sebagai diplomasi ketahanan. Sebuah diplomasi yang tidak reaktif, tetapi adaptif,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya penguatan kedaulatan, pertahanan dan keamanan, serta stabilitas nasional sebagai fondasi politik luar negeri Indonesia. Sepanjang 2025, Kementerian Luar Negeri RI berhasil menyelesaikan sejumlah sengketa perbatasan dengan negara tetangga, memperkuat kerja sama pertahanan, serta meningkatkan penegakan hukum lintas negara.
Di bidang ekonomi, Indonesia mendorong kemandirian melalui berbagai kesepakatan internasional, termasuk dengan Kanada, Peru, dan Eurasian Economic Union, guna memperkuat inklusi finansial dan ketahanan ekonomi nasional.
Perlindungan Warga Negara Indonesia di luar negeri tetap menjadi prioritas utama. Sepanjang 2025, Kemlu RI berhasil memulangkan puluhan ribu WNI dari berbagai situasi krisis, mulai dari konflik bersenjata hingga kejahatan transnasional, sebagai bentuk pelaksanaan amanat konstitusi.
Di tingkat global, Indonesia juga terus berperan aktif, termasuk dalam diplomasi terkait Gaza. Sugiono kembali menegaskan komitmen Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina melalui pendekatan Solusi Dua Negara.
PPTM 2026 turut dihadiri sejumlah diplomat senior, di antaranya mantan Menteri Luar Negeri Alwi Shihab dan Retno Marsudi. Kehadiran mereka mencerminkan kesinambungan serta kebersamaan dalam tradisi diplomasi Indonesia.
Dengan strategi diplomasi ketahanan, Indonesia diharapkan mampu mempertahankan posisi strategisnya di tengah gejolak global yang semakin kompleks dan tidak menentu.
