Kementerian PU Bersihkan 23 Muara Sungai Sumatera untuk Cegah Banjir Berulang

JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) sedang menyusun strategi komprehensif untuk membersihkan dan memulihkan 23 muara sungai yang terdampak parah akibat bencana hidrometeorologi di wilayah Sumatra.

Fokus utama penanganan tertuju pada Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, di mana pendangkalan muara akibat sedimentasi masif pascabencana menjadi penyebab utama risiko banjir berulang.

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menekankan bahwa setiap muara memiliki karakteristik unik, sehingga pendekatan penanganannya tidak bisa diseragamkan. Sebagian besar lokasi memerlukan intervensi khusus menggunakan kapal keruk (dredger), khususnya pada muara sungai besar yang mengalami pendangkalan berat.

“Sebagian besar pembersihan muara itu membutuhkan dredger. Tidak bisa cukup hanya menggunakan alat berat biasa seperti excavator atau metode percepatan lainnya. Memang ada muara tertentu yang bisa ditangani tanpa dredger, contohnya di Krueng Meureudu, tetapi dari total 23 muara, mungkin hanya sekitar satu sampai tiga lokasi yang bisa menggunakan pola yang sama,” kata Menteri Dody.

Berdasarkan data inventarisasi dan survei lapangan Kementerian PU, distribusi muara terdampak adalah sebagai berikut:

1. Aceh: 8 muara (1 sedang ditangani, 2 dalam tahap rencana, 5 belum ditangani)
2. Sumatra Utara: 11 muara (8 dalam rencana penanganan, 3 belum ditangani)
3. Sumatra Barat: 4 muara (3 telah ditangani, 1 dalam rencana penanganan)

Menteri Dody menjelaskan, pengerukan dengan dredger tidak bisa dilakukan secara gegabah. Proses harus didahului tahap desain matang, termasuk penentuan lokasi pembuangan material hasil kerukan—apakah dimanfaatkan untuk memperkuat tanggul, dibuang ke laut lepas, atau untuk keperluan teknis lain.

“Kalau materialnya mau dijadikan tanggul, desainnya juga harus benar. Jangan sampai saat terjadi banjir berikutnya, tanggulnya tidak cukup kuat. Karena itu, untuk muara-muara besar, prosesnya masuk ke tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, bukan lagi sekadar tanggap darurat,” jelas Menteri Dody.

Sementara itu, selama masa tanggap darurat berlangsung, prioritas diberikan pada upaya cepat seperti penguatan tanggul eksisting di kawasan perkotaan serta normalisasi sungai di titik-titik kritis guna memperlancar aliran air. Untuk muara-muara kecil yang memungkinkan penanganan dengan alat berat darat, pekerjaan akan segera dilaksanakan dalam waktu dekat.

“Untuk muara-muara yang relatif kecil dan bisa ditangani tanpa dredger, itu akan kita kerjakan dalam beberapa hari ke depan. Namun untuk muara yang besar, pengerjaannya harus menunggu desain selesai agar penanganannya tepat dan berkelanjutan,” ujar Menteri Dody.

Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera II Medan, Feriyanto Pawenrusi, menambahkan bahwa kondisi muara sangat krusial dalam sistem pengendalian banjir secara keseluruhan. Pendangkalan dan penyempitan muara dapat menghambat aliran air ke laut, meskipun normalisasi di hulu telah dilakukan dengan baik.

“Kondisi muara ini sangat menentukan. Kalau muara tersumbat, sebaik apapun normalisasi sungai di hulu, air tetap sulit keluar ke laut. Karena itu penanganan muara harus menjadi bagian penting dari sistem pengendalian banjir secara menyeluruh,” ujar Ferry.

Penanganan muara ini akan diintegrasikan ke dalam program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang lebih luas.

Tujuannya adalah memulihkan fungsi optimal sungai dan muara, sekaligus memperkuat ketahanan wilayah terhadap risiko bencana hidrometeorologi di masa depan, sehingga masyarakat dari hulu hingga hilir dapat terlindungi lebih baik dari ancaman banjir berulang.