PURWOKERTO — Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menegaskan pentingnya penguatan peran desa dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata di seluruh Indonesia.
Dalam agenda Pengukuhan dan Konsolidasi Persatuan Kepala Desa Merah Putih Indonesia (PKMPI) Provinsi Jawa Tengah di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Minggu (26/4/2026), Sudaryono menyoroti posisi desa sebagai fondasi utama pembangunan nasional.
Ia menilai desa tidak hanya menjadi pelaksana program, tetapi juga aktor utama dalam menggerakkan sektor pertanian dan pemberdayaan masyarakat di tingkat akar rumput.
“Kalau anda bisa solid, kita bisa memberikan manfaat. Saya butuh kepala desa untuk bersama-sama membangun, karena desa adalah panggung politik paling penting,” katanya.
Menurutnya, meski pertumbuhan ekonomi nasional stabil di kisaran lima persen, manfaatnya belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat desa.
Ia menggambarkan kondisi tersebut dengan analogi sederhana tentang ekonomi nasional yang terus berkembang, tetapi belum sepenuhnya memberikan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat.
“Warung yang namanya Indonesia ini makin besar, pelanggannya makin banyak, tetapi pertanyaannya, apakah yang punya warung makin sejahtera? Faktanya, masih banyak masyarakat yang belum merasakan manfaatnya,” ujarnya.
Sudaryono menilai ketimpangan distribusi hasil pembangunan masih menjadi persoalan yang harus segera diatasi bersama.
Ia mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi tanpa pemerataan hanya akan memperlebar jurang kesenjangan sosial.
“Kalau pertumbuhan tidak dinikmati secara merata, maka yang terjadi adalah ketimpangan. Ini yang harus kita perbaiki bersama,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga menggarisbawahi pentingnya kolaborasi erat antara pemerintah pusat dan pemerintah desa dalam menjalankan berbagai program strategis, khususnya di sektor pertanian dan pengelolaan sumber daya.
Pemerintah, kata dia, tengah melakukan pembenahan serius, termasuk penertiban izin usaha yang tidak sesuai aturan serta memberantas praktik yang merugikan negara.
“Kita ingin memastikan bahwa sumber daya yang ada benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat, bukan hanya segelintir pihak,” katanya.
Usai kegiatan, Sudaryono menjelaskan bahwa pembentukan wadah PKMPI merupakan inisiatif para kepala desa di Jawa Tengah untuk memperkuat koordinasi dan komunikasi.
“Tujuannya ini kan aspirasi dari teman-teman kepala desa di Jawa Tengah. Jadi mereka bikin satu perkumpulan, kemudian saya diminta untuk hadir dan membina,” katanya.
Ia menegaskan kepala desa memiliki posisi vital sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat.
“Kepala desa itu penting, tokoh di desa, jadi didengar oleh rakyatnya. Sehingga saya kira perlu bagaimana sinergisitas program itu bisa sampai ke masyarakat desa dan dirasakan manfaatnya,” katanya.
Lebih lanjut, ia menilai organisasi tersebut juga berfungsi sebagai saluran efektif dalam menyampaikan aspirasi masyarakat desa kepada pemerintah pusat.
“Kalau ada hal-hal yang perlu dilaporkan, aspirasi juga bisa diwadahi dari perkumpulan ini. Saya kira ini perkumpulan yang positif dan tentu saja saya menyambut positif,” katanya.
Sudaryono berharap sinergi yang terbangun mampu memastikan seluruh program pemerintah dapat diimplementasikan secara optimal hingga ke tingkat desa.
“Intinya bagaimana caranya program itu bisa dieksekusi dengan baik di level desa, sehingga program yang baik di pusat itu kemudian terlaksana dengan baik sampai di lapangan,” kata Sudaryono.***
