JAKARTA – Komisi V DPR RI menilai penguatan teknologi pemantauan cuaca menjadi kebutuhan mendesak di tengah meningkatnya frekuensi bencana alam yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia.
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menegaskan bahwa keterbatasan alat deteksi cuaca berpotensi memperbesar risiko korban jiwa jika tidak segera diantisipasi melalui penambahan radar cuaca secara merata.
Dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Kepala BMKG dan Kepala Basarnas di Kompleks Parlemen Senayan, Lasarus meminta BMKG mempercepat pemenuhan fasilitas pemantauan cuaca dari Sabang hingga Merauke.
Lasarus mengingatkan bahwa kemampuan manusia untuk mengendalikan cuaca ekstrem masih terbatas sehingga kesiapan teknologi menjadi kunci utama mitigasi bencana.
“Oleh karenanya, menurut saya perlengkapan peralatan yang memungkinkan secara teknologi perlu disiapkan.”
“Keadaan tersebut juga harus dapat dipertanggungjawabkan secara empiris dan keilmuan,” ucap Lasarus dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala BMKG di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 28 Januari 2026.
Ia menilai data cuaca yang presisi tidak hanya berdampak pada keselamatan publik, tetapi juga menjadi dasar penting dalam menghitung kebutuhan anggaran rehabilitasi pascabencana.
Lasarus menyebut tingkat ketersediaan radar cuaca nasional masih jauh dari ideal dan menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah dan DPR.
“Jadi PR bagi kita kebutuhan radar masih sangat besar. Masih ada kurang lebih 43 persen, ya, dari sekarang 57 persen yang sudah terpenuhi,” kata Lasarus.
Sementara itu, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani mengakui keterbatasan jumlah radar masih menjadi kendala utama dalam pelayanan peringatan dini, khususnya di wilayah terpencil dan kepulauan.
Faisal menjelaskan bahwa kondisi geografis Indonesia yang luas membutuhkan jaringan radar cuaca yang jauh lebih banyak agar pemantauan berlangsung optimal.
“Memang Indonesia idealnya memerlukan 75 radar cuaca. Saat ini, kita baru memiliki 44 radar cuaca,” ujar Faisal.
Selain kekurangan alat, BMKG juga menghadapi hambatan anggaran yang signifikan untuk menjaga dan memodernisasi sistem observasi cuaca nasional.
Faisal mengungkapkan adanya selisih anggaran hampir Rp1 triliun dalam rencana strategis BMKG tahun 2026 yang berdampak pada keterbatasan revitalisasi alat.
“Jadi di dalam rencana strategis (Renstra) BMKG, itu tercatat pagu kebutuhan untuk 2026 adalah Rp3,55 triliun. Untuk pagu efektif yang kami kelola untuk tahun 2026 ini adalah Rp2,577 triliun, jadi ada backlog sekitar Rp978 miliar,” kata Faisal.
Ia juga mencontohkan kejadian banjir di Aceh Jaya yang luput dari pantauan radar akibat terbatasnya jangkauan alat yang tersedia.
“Dan juga ada beberapa tempat yang masih belum tercover radar. Ada beberapa tempat, termasuk yang kemarin kejadian banjir di Aceh Jaya, itu tidak tercover radar di Sultan Iskandar Muda maupun di di Kualanamu,” katanya.
BMKG menambahkan bahwa kondisi serupa juga masih terjadi di sejumlah wilayah Papua yang hingga kini masuk dalam kategori blank spot radar cuaca.***
