JAKARTA — Mantan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto telah memetakan arah kebijakan luar negeri di tengah eskalasi perang Iran serta serangan Amerika Serikat dan Israel yang mengguncang stabilitas Timur Tengah.
Pernyataan tersebut disampaikan Hassan usai menghadiri forum tertutup di Istana Merdeka pada Selasa (3/3), yang mempertemukan Presiden dengan para mantan presiden, wakil presiden, diplomat senior, serta ketua umum partai politik guna membahas situasi geopolitik terkini.
Navigasi Indonesia di tengah konflik global dinilai semakin kompleks karena dunia tidak lagi berada dalam tatanan internasional yang stabil, sehingga keputusan strategis pemerintah membutuhkan kalkulasi politik, keamanan, dan ekonomi yang presisi.
“Bapak Presidrn menggambarkan bagaimana kita harus menavigasi hidup kita tidak hanya dua karang tapi sekarang beberapa karang dan itu tidak mudah,” kata Hassan.
Menurut Hassan, Presiden menyampaikan pembaruan komprehensif terkait dinamika dunia, terutama eskalasi terbaru di Timur Tengah yang berpotensi memicu ketidakpastian jangka panjang.
“Presiden memberikan update briefing tentang berbagai perkembangan terbaru di yang terjadi di dunia, khususnya berkaitan dengan yang selama ini sudah menjadi perhatian banyak di antara kita yaitu mengenai yang paling mutakhir tentunya, perkembangan serangan AS dan Israel terhadap Iran,” ujarnya.
Dalam diskusi tersebut, para tokoh membedah implikasi langsung maupun tidak langsung terhadap Indonesia, termasuk melemahnya efektivitas tatanan global yang selama ini bertumpu pada sistem multilateral seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa.
“Didiskusikan implikasinya apa terhadap kita? Terhadap dunia, ketika tatanan dunia sudah tidak lagi efektif dan tidak ada lagi peluang kepada negara yang menjadi korban serangan militer mengadu kepada siapa.”
“Karena PBB sudah tidak berperan dan aturan atau ‘rules based order’ hanya ‘on paper’ dan memang tidak ada kekuatan memaksa apalagi kalau itu berkaitan dengan negara-negara besar,” kata Hassan.
Hassan menilai kondisi ini menciptakan dilema strategis bagi banyak negara berkembang yang harus menjaga kepentingan nasional tanpa terseret arus rivalitas kekuatan besar.
“Ini persoalan dan dilema yang kita hadapi dihadapi oleh banyak negara bukan hanya kita sendiri karena itu Presiden menganggap penting untuk mengkomunikasikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah oleh Presiden kepada kita yang diminta datang pada malam hari ini,” ujarnya.
Selain aspek keamanan dan diplomasi, pemerintah juga menghitung potensi dampak ekonomi global, terutama terkait pasokan energi dari kawasan Teluk yang selama ini menjadi pusat produksi minyak dan gas dunia.
“Potensi efek dari perang ini terhadap kepada ekonomi dunia khususnya yang menyangkut supply, oil, minyak dan gas kita berhitung semua apa efeknya terhadap kita dari sisi itu saja,” kata Hassan.
Presiden juga memaparkan proyeksi durasi konflik sebagai bagian dari perencanaan strategis nasional, mengingat perubahan narasi dari perhitungan hari menjadi hitungan minggu.
“Tapi juga dari sisi kalkukasi berapa lama perang ini akan berlangsung. Sebelumnya [Presiden AS] Trump mengatakan berapa hari, tetapi sekarang bicara berapa minggu,” ujarnya.
Bahas Mandat Board of Peace (BoP)
Isu Board of Peace (BoP) turut menjadi perhatian dalam pembahasan karena dinamika perang Iran berpotensi memengaruhi posisi diplomatik dan legitimasi mandatnya di tingkat internasional.
“Kita bahas, tapi juga dalam konteks perkembangan mutakhir apakah dengan perang yang berkecamuk di Iran ini akan melemahkan posisi dan mandat BoP kita akan berhitung lagi sisi itu,” ujar Hassan.
Presiden membuka ruang partisipasi aktif dari para tokoh yang hadir untuk menyampaikan gagasan serta masukan strategis bagi pemerintah.
“Kita masing-masing mencoba memberikan kontribusi pemikiran dan usul-usul dari para peserta,” kata dia.
Hassan mengingatkan bahwa konflik di kawasan Teluk bukanlah fenomena baru karena wilayah tersebut telah berulang kali menjadi panggung perang besar dalam tiga dekade terakhir.
“Di teluk ini sudah ada tiga kali terjadi perang dalam waktu 30 tahun terakhir,” ujarnya.
Ia merujuk pada perang era Presiden Bush senior saat Irak menyerbu Kuwait, invasi Irak tahun 2003 oleh Bush junior, hingga konflik terbaru yang kembali mengguncang kawasan kaya energi tersebut.
“Tragis memang kawasan ini menjadi lahan perang dan perang-perang besar yang membawa dampak besar bagi dunia karena sumber minyak dan gas banyak berasal dari wilayah ini, itu juga kita harus berhitung dampak terhadap kita apa,” kata Hassan.
Situasi terkini menunjukkan bahwa strategi navigasi Indonesia di tengah konflik global menuntut kehati-hatian diplomatik, ketahanan ekonomi, serta kemampuan membaca arah geopolitik dunia yang terus berubah cepat.
Sebagai informasi, Hassan Wirajuda menjabat sebagai Menlu RI pada periode 2001-2009 dari era Presiden Megawati Soekarnowati dan berlanjut ke era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.***
