JAKARTA – Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) menyiapkan langkah evaluasi besar-besaran terhadap program studi (prodi) di perguruan tinggi. Sejumlah prodi yang dinilai tidak lagi selaras dengan kebutuhan pertumbuhan ekonomi masa depan bahkan berpotensi ditutup dalam waktu dekat.
Rencana tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Kemdiktisaintek, Badri Munir Sukoco, dalam Simposium Nasional Kependudukan Tahun 2026 pada 23 April 2026. Ia menegaskan penataan prodi perlu menjadi kebijakan bersama antara pemerintah dan perguruan tinggi.
“Jadi ini menurut kami di kementerian perlu kebijakan bersama. Kami berharap juga support teman-teman dari PTPK, tentunya bapak rektor yang ada di sini semuanya, supaya ada kerelaan,” ujar Badri, dikutip dari siaran ulang YouTube Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN.
Menurut Badri, penyesuaian program studi tidak cukup hanya mengandalkan kesadaran kampus. Pemerintah juga akan mengambil langkah konkret terhadap jurusan yang dinilai tidak lagi relevan dengan kebutuhan nasional.
“Bukan hanya kerelaan, nanti mungkin ada beberapa hal yang harus kami eksekusi dalam waktu yang tidak terlalu lama terkait dengan prodi-prodi, perlu kita pilih, kita pilah, dan kalau perlu ditutup untuk bisa meningkatkan relevansinya,” katanya.
Keguruan Dinilai Kelebihan Lulusan
Dalam paparannya, Badri menyoroti persoalan kelebihan pasokan lulusan di sejumlah bidang studi. Salah satu yang disorot adalah program studi kependidikan atau keguruan.
Ia menyebut berdasarkan statistik pendidikan tinggi, komposisi program studi rumpun ilmu sosial mencapai sekitar 60 persen, dengan porsi terbesar berasal dari bidang kependidikan. “Keguruan kita meluluskan tiap tahun 490 ribu,” ungkap Badri.
Sementara itu, kebutuhan tenaga kerja untuk lulusan keguruan dinilai jauh lebih kecil. “Sementara, kebutuhan untuk lulusan keguruan hanya 20 ribu,” lanjutnya.
Data tersebut menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara jumlah lulusan dan kebutuhan riil di lapangan kerja. Kondisi itu dinilai berpotensi menambah angka pengangguran terdidik jika tidak segera dibenahi.
Kedokteran Juga Berpotensi Oversupply
Selain keguruan, Badri juga menyinggung kemungkinan kelebihan pasokan lulusan di bidang kedokteran apabila pembukaan prodi baru terus dibiarkan tanpa perencanaan matang.
Ia menilai saat ini banyak perguruan tinggi membuka program studi berdasarkan permintaan pasar atau *market driven strategy*, yakni jurusan yang diminati calon mahasiswa akan terus diperbanyak.
“Saya bisa ngecek juga itu misalnya tahun 2028, sebenarnya kita sudah oversupply dokter kalau misalnya ini dibiarkan,” ujarnya.
Namun demikian, ia menekankan persoalan tenaga dokter di Indonesia bukan semata jumlah, melainkan distribusi yang belum merata antarwilayah.
“Oversupply dokter itu kalau misalnya kita pakai standar minimal World Bank. Apalagi terjadi maldistribusi, ketidakseimbangan distribusi di berbagai daerah,” jelas Badri.
Bonus Demografi Harus Didukung Pendidikan yang Tepat
Badri mengingatkan Indonesia tengah berada pada momentum bonus demografi yang kerap disebut sebagai peluang menuju negara maju. Namun kesempatan tersebut bisa terlewat jika sistem pendidikan tinggi tidak disesuaikan dengan kebutuhan industri dan ekonomi masa depan.
“Memang saat ini bonus demografi digaungkan di mana-mana, tapi kalau pendidikan tinggi yang diharapkan bisa mengantar untuk kita menjadi negara maju itu tidak kita sesuaikan dengan kebutuhan pertumbuhan ekonomi ke masa depan, tentunya akan tidak match,” tegasnya.
Karena itu, Kemdiktisaintek mendorong perguruan tinggi mulai melakukan evaluasi mendalam terhadap jurusan yang dibuka, termasuk menyesuaikan kapasitas penerimaan mahasiswa, kualitas lulusan, serta relevansi terhadap kebutuhan pasar kerja nasional.
Langkah penutupan atau penggabungan prodi dinilai menjadi bagian dari reformasi pendidikan tinggi agar lulusan kampus lebih adaptif, kompetitif, dan mampu menjawab tantangan pembangunan ekonomi Indonesia ke depan.
