JAKARTA – Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin mengungkapkan bahwa rencana Indonesia mengirim 20.000 prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk misi perdamaian di Jalur Gaza, Palestina, mengalami penyesuaian. Pemerintah kini hanya menyiapkan sekitar 8.000 personel untuk bergabung dalam International Stabilization Force (ISF).
Sjafrie menjelaskan, pengurangan jumlah pasukan tersebut dilakukan setelah melihat kontribusi negara-negara lain dalam misi internasional tersebut yang relatif terbatas, yakni hanya ratusan personel.
Hal itu disampaikan Sjafrie dalam keterangannya di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Kamis (12/3/2026).
“Kalau kita siap, yang paling ideal kita siap 20.000. Tetapi ternyata negara-negara lain itu cuma mengirim berapa ratus, berapa ratus. Jadi kita siap 8.000,” kata Sjafrie.
Menurutnya, langkah penyesuaian ini dilakukan agar kontribusi Indonesia tetap proporsional dalam misi multilateral yang bertujuan menjaga stabilitas dan mendukung proses rekonstruksi Gaza pasca-gencatan senjata di wilayah konflik Palestina–Israel.
Sjafrie menegaskan bahwa pasukan TNI saat ini telah berada dalam kondisi siap diberangkatkan kapan saja sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto. Meski demikian, waktu pengiriman pasukan masih menunggu perkembangan dari Board of Peace (BoP), forum internasional yang mengoordinasikan upaya stabilisasi di Gaza.
“Presiden sudah menginstruksikan kepada kami untuk mempersiapkan pasukan. Ini sedang dipersiapkan dan kita siap untuk berangkat, tetapi kita menunggu perkembangan dari BoP. Saya belum bisa memastikan waktunya karena dinamikanya sangat tinggi,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa keputusan pengiriman pasukan tetap mengacu pada kepentingan nasional sesuai amanat konstitusi, dengan menempatkan aspek kemanusiaan sebagai prioritas utama.
“Kepentingan nasional ini adalah amanat dari konstitusi kita, yaitu kita harus melindungi tumpah darah Indonesia. Kalau kita memberangkatkan pasukan kita ke tugas-tugas internasional seperti yang tersirat dalam pembukaan UUD, kita juga harus memperhatikan betul aspek kemanusiaan,” kata Sjafrie.
Ia menambahkan, keterlibatan Indonesia dalam misi internasional tidak hanya berfokus pada aspek militer atau konflik, tetapi juga membawa misi kemanusiaan bagi masyarakat sipil yang terdampak perang.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto juga telah menegaskan komitmen Indonesia untuk berkontribusi dalam menjaga perdamaian di Gaza melalui partisipasi dalam International Stabilization Force.
“Kami menegaskan kembali komitmen untuk berkontribusi dengan jumlah pasukan yang signifikan, hingga 8.000 personel atau lebih jika diperlukan,” ujar Prabowo.
Dengan penyesuaian tersebut, Indonesia tetap menunjukkan komitmen aktif dalam mendukung perdamaian internasional, sekaligus menjaga keseimbangan kontribusi bersama negara-negara lain dalam misi stabilisasi Gaza.
