Publik Kota Tepian tengah dihebohkan oleh terungkapnya biaya sewa kendaraan operasional Pemerintah Kota Samarinda yang menyentuh angka Rp160 juta per bulan. Mobil yang menjadi pusat perhatian tersebut adalah SUV premium Land Rover Defender, yang telah disewa sejak tahun 2022.
Jika dikalkulasi, dalam satu tahun Pemkot Samarinda harus merogoh kocek sekitar Rp1,92 miliar. Untuk durasi kontrak tiga tahun saja (2023–2026), total biaya sewa mencapai Rp5,7 miliar—angka yang jauh melampaui harga beli unit barunya yang “hanya” berkisar di angka Rp3,3 miliar hingga Rp4,6 miliar.
Alasan Di Balik Skema Sewa yang Fantastis
Kepala Bagian Umum Sekretariat Kota Samarinda, Dilan, memberikan pembelaan terkait kebijakan ini. Menurutnya, skema sewa diambil karena kendala administratif yang unik.
Awalnya, Pemkot telah menyiapkan anggaran Rp4 miliar untuk membeli mobil dinas lapangan pada 2022. Namun, rencana itu kandas karena pihak dealer disebut tidak sanggup menyediakan unit dengan pelat nomor merah.
“Dikasih solusi sama LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) bisa melalui sewa. Kalau sewa bisa pelat merah,” jelas Dilan pada Kamis (12/3/2026).
Demi Tamu VIP dan “Bebas Perawatan”
Mobil gagah tersebut disewa dari perusahaan penyedia kendaraan di Jakarta, PT Indorent. Selain untuk menunjang kegiatan lapangan Wali Kota, Defender ini juga disiapkan sebagai fasilitas bagi tamu-tamu VIP yang berkunjung ke Samarinda.
Pihak Pemkot mengeklaim bahwa skema sewa ini lebih efisien dalam jangka panjang karena:
-
Bebas Biaya Perawatan: Seluruh biaya servis ditanggung penyedia.
-
Mekanik Jemput Bola: Jika terjadi kerusakan, mekanik dari Jakarta langsung didatangkan ke Samarinda.
Kontrak sewa mobil mewah ini dijadwalkan berakhir pada tahun 2026. Mengenai apakah kerja sama ini akan diperpanjang atau tidak, Dilan menyatakan bahwa keputusan sepenuhnya berada di tangan pimpinan dengan melihat kondisi APBD mendatang.
Langkah Pemkot Samarinda ini pun memicu perdebatan di masyarakat, terutama terkait urgensi penggunaan mobil kelas atas di tengah kebutuhan pembangunan infrastruktur kota lainnya yang lebih mendesak.
