JAKARTA – Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, mendorong pemerintah untuk melakukan pembenahan sistem transportasi publik nasional sebagai langkah antisipatif menghadapi potensi krisis energi global.
Pernyataan tersebut disampaikan seiring meningkatnya tensi konflik di Timur Tengah yang berdampak pada kenaikan harga energi dunia. Kondisi ini dinilai memiliki potensi memengaruhi stabilitas ekonomi nasional apabila tidak direspons dengan kebijakan yang terencana dan berkelanjutan.
Menurut Huda, pemerintah perlu mengurangi ketergantungan pada kebijakan jangka pendek dalam merespons kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), seperti penerapan work from home (WFH). Ia menilai diperlukan solusi yang lebih komprehensif melalui penguatan sistem transportasi publik.
“Pemerintah perlu mengedepankan langkah yang lebih mendasar, salah satunya dengan menghadirkan transportasi publik yang layak dan terjangkau sehingga masyarakat memiliki alternatif selain kendaraan pribadi,” ujar Huda.
Ia menjelaskan bahwa tingginya penggunaan kendaraan berbahan bakar fosil menjadi salah satu faktor yang meningkatkan kerentanan terhadap fluktuasi harga energi global. Oleh karena itu, penguatan transportasi publik dinilai penting dalam mendukung ketahanan energi nasional.
“Pengembangan transportasi publik tidak hanya berkaitan dengan aspek pelayanan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi,” katanya.
Huda juga menyoroti masih adanya ketimpangan pembangunan transportasi massal di sejumlah daerah. Ia menyebut, sistem transportasi yang terintegrasi saat ini relatif lebih berkembang di Jakarta, sementara daerah lain masih memerlukan perhatian lebih lanjut.
“Kondisi ini menunjukkan perlunya pemerataan pembangunan transportasi publik agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat,” ungkapnya.
Dalam hal ini, ia mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memperkuat pelaksanaan program Buy The Service (BTS) guna memperluas jangkauan layanan transportasi publik.
Selain itu, Huda mengusulkan agar pemerintah dapat mempertimbangkan penyesuaian kebijakan subsidi energi, termasuk kemungkinan pengalihan sebagian subsidi BBM untuk kendaraan pribadi ke sektor transportasi umum.
“Langkah tersebut dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan keterjangkauan tarif transportasi publik,” ujarnya.
Ia menambahkan, kebijakan tersebut perlu diiringi dengan pengaturan penggunaan kendaraan pribadi secara bertahap, seperti melalui kebijakan parkir dan manajemen lalu lintas, dengan tetap memperhatikan kesiapan layanan transportasi umum.
“Kebijakan pembatasan kendaraan pribadi sebaiknya dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan transportasi publik,” jelasnya.
Lebih lanjut, Huda menilai bahwa investasi di sektor transportasi publik merupakan bagian dari strategi jangka panjang yang penting. Pengembangan moda transportasi berbasis energi ramah lingkungan juga dinilai dapat meningkatkan kesiapan Indonesia dalam menghadapi dinamika energi global di masa mendatang.
“Penguatan transportasi publik yang berkelanjutan diharapkan dapat menjadi salah satu solusi dalam menghadapi tantangan energi ke depan,” pungkasnya.
