SULTRA – Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menargetkan perbaikan 1.000 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), Sulawesi Utara. Program ini menjadi bagian dari strategi memperkuat kawasan perbatasan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), bersama Menteri PKP Maruarar Sirait melakukan kunjungan kerja ke Sitaro pada Jumat (10/4/2026). Dalam agenda tersebut, pemerintah menyerahkan bantuan Program Peningkatan Kualitas RTLH melalui skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), serta meninjau langsung kondisi warga terdampak banjir bandang.
Tito menegaskan bahwa program ini merupakan implementasi arahan Presiden untuk memperkuat kehadiran negara di wilayah perbatasan.
“Atas arahan Bapak Presiden Prabowo, kami hadir untuk membantu masyarakat yang terdampak (banjir) juga karena program rumah tidak layak huni. Tahun ini, Kementerian PKP mengalokasikan 1.000 unit RTLH untuk Sitaro,” ujarnya.
Diketahui bahwa, BNPP RI mengusulkan penanganan 700 unit RTLH di kawasan perbatasan Kecamatan Siau Barat dan Siau Barat Utara. Usulan tersebut disetujui Menteri PKP dan diperkuat dengan tambahan 300 unit di luar kawasan perbatasan, sehingga total bantuan perumahan bagi Kabupaten Sitaro mencapai 1.000 unit. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan relokasi 98 rumah pascabanjir di lahan seluas 2,5 hektare yang disediakan Pemerintah Kabupaten Sitaro.
Mendagri Tito menambahkan, secara nasional pemerintah mengalokasikan 15.000 unit bedah rumah khusus untuk kawasan perbatasan negara. Lonjakan tersebut dinilai sangat besar dimana sebelumnya belum terdapat alokasi khusus RTLH untuk wilayah perbatasan.
“Salah satunya Kepulauan Sitaro, terlebih daerah ini baru terdampak banjir bandang. Dari total 400 ribu unit program perumahan nasional, 15 ribu dialokasikan khusus untuk kawasan perbatasan. Ini peningkatan yang luar biasa, karena sebelumnya perbatasan selama ini tidak ada,” jelasnya.
Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan komitmen percepatan pelaksanaan program Peningkatan RTLH di Kabupaten Sitaro. “Atas arahan Presiden, kami mendukung penuh langkah BNPP RI. Mulai minggu depan kita siapkan segera 1.000 rumah untuk dilakukan bedah rumah, dari tidak layak huni menjadi layak huni di Pulau Sitaro,” kata Menteri Maruarar.
Ia menyampaikan, terdapat tiga pertimbangan utama penetapan alokasi program di Kabupaten Sitaro, yakni posisi strategis Sitaro sebagai wilayah perbatasan negara, tingkat kemiskinan yang masih relatif tinggi berdasarkan data statistik, serta dampak banjir bandang yang membutuhkan penanganan cepat dan terukur. “Tiga alasan ini menjadi dasar kebijakan yang dapat kami pertanggungjawabkan,” terangnya.
Melalui sinergi BNPP RI dan Kementerian PKP, program bedah rumah di Sitaro diharapkan menjadi motor penggerak peningkatan kualitas hidup masyarakat perbatasan. Lebih dari sekadar perbaikan hunian, langkah ini menegaskan kehadiran negara yang berkelanjutan dalam memperkuat kesejahteraan, ketahanan sosial, dan rasa kebangsaan di wilayah terdepan Indonesia.
