JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) semakin diperluas hingga kawasan perbatasan Indonesia–Timor Leste.
Hal ini sebagai langkah strategis pemerintah dalam memperkuat akses gizi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum kini mempercepat implementasi MBG dengan menghadirkan infrastruktur pendukung di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).
Langkah konkret tersebut diwujudkan lewat pembangunan dua Sentra Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah rampung di kawasan perbatasan Nusa Tenggara Timur.
Fasilitas dapur gizi ini dibangun di Pos Lintas Batas Negara Wini dan Pos Lintas Batas Negara Motamasin sebagai titik strategis pelayanan masyarakat lintas wilayah.
Kehadiran SPPG di kawasan perbatasan tidak hanya berfokus pada peningkatan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga memperkuat fungsi PLBN sebagai pusat aktivitas ekonomi dan pelayanan publik.
Pemerintah menargetkan wilayah dengan keterbatasan akses pangan bergizi sebagai prioritas utama pembangunan fasilitas ini.
Dengan beroperasinya dapur MBG di Wini dan Motamasin, anak-anak di kawasan perbatasan diharapkan memperoleh asupan gizi yang lebih baik sekaligus meningkatkan kualitas hidup jangka panjang.
Program ini juga diproyeksikan menjadi pemicu pergerakan ekonomi lokal melalui keterlibatan langsung petani, nelayan, dan pelaku UMKM.
Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa program ini memiliki dampak yang luas, tidak hanya pada sektor kesehatan, tetapi juga ekonomi.
“Program MBG adalah amanat Presiden Prabowo Subianto untuk mencetak generasi Indonesia yang sehat dan cerdas.”
“Program ini juga mendorong ekonomi lokal dengan melibatkan petani, nelayan, dan UMKM. Dengan demikian, MBG bukan hanya program sosial, tetapi juga bagian dari strategi pembangunan nasional,” ujarnya, ditulis Senin (20/4).
Ia juga menekankan bahwa pembangunan fasilitas ini mencerminkan komitmen negara dalam memperkuat kesejahteraan masyarakat perbatasan.
“Ini menjadi bentuk nyata kehadiran negara dalam memastikan akses gizi yang layak, menjaga stabilitas harga, serta menjamin ketersediaan pangan bagi masyarakat perbatasan,” tambahnya.
Secara teknis, kedua SPPG telah dilengkapi fasilitas modern yang mendukung standar kebersihan dan keberlanjutan operasional.
Fasilitas tersebut mencakup dapur utama, ruang pencucian bahan makanan, gudang penyimpanan kering dan basah, serta ruang penyimpanan peralatan.
Selain itu, tersedia pula sarana pendukung seperti area parkir, sistem air bersih, dan instalasi pengolahan air limbah.
Pemerintah juga membangun infrastruktur tambahan berupa ruang panel, tempat pembuangan sampah, dan penataan lanskap untuk memastikan operasional berjalan optimal.
SPPG di PLBN Wini berdiri di atas lahan seluas 1.408,63 meter persegi di Kabupaten Timor Tengah Utara.
Sementara itu, SPPG di PLBN Motamasin dibangun di atas lahan seluas 1.469,12 meter persegi di Kabupaten Malaka.
Keberadaan fasilitas ini diharapkan mampu memperluas jangkauan program MBG secara merata hingga wilayah terluar Indonesia.
Lebih dari itu, pemerintah menargetkan program ini menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi baru di kawasan perbatasan yang selama ini minim akses pembangunan.***
