Jagat maya baru-baru ini dihebohkan oleh potongan video Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana, saat berkunjung ke Masjid Syekh Khatib Al Minangkabawi (Masjid Raya Sumbar), Padang. Video tersebut memicu polemik karena narasi yang menyebutkan sang Menteri tetap mengenakan sepatu saat memasuki area suci masjid.
Menanggapi kegaduhan tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat langsung bergerak cepat memberikan klarifikasi resmi guna meluruskan persepsi publik yang terlanjur keliru.
“Itu Kaus Kaki, Bukan Sepatu”
Kepala Biro Adpim Setda Provinsi Sumbar, Nolly Eka Mardianto, yang ikut mendampingi rombongan Menteri bersama Gubernur Mahyeldi, menegaskan bahwa narasi dalam video viral tersebut sama sekali tidak sesuai dengan fakta di lapangan.
“Saya menyaksikan langsung kegiatan tersebut. Tidak benar Ibu Menteri memakai sepatu di dalam masjid. Yang beliau gunakan adalah kaus kaki,” tegas Nolly dalam keterangan resminya, Sabtu (2/5/2026).
Nolly menjelaskan bahwa penggunaan kaus kaki sering kali disalahpahami oleh netizen sebagai alas kaki luar (sepatu) karena kualitas gambar video yang kurang jelas atau sudut pengambilan gambar yang memicu distorsi visual.
“Ibu Menteri beserta seluruh jajaran telah menjalankan tata krama yang sesuai. Perlu kami luruskan kembali bahwa tidak ada penggunaan sepatu di dalam masjid sebagaimana yang disampaikan dalam sejumlah narasi tidak akurat yang beredar luas di media sosial,” tegasnya.
Sesalkan Penyebaran Hoaks
Pemprov Sumbar menyayangkan beredarnya informasi tidak terverifikasi yang berpotensi menggiring opini negatif dan memicu perpecahan. Nolly menekankan bahwa Menteri Widiyanti beserta seluruh jajaran sangat menghormati nilai-nilai religi dan tata krama setempat selama kunjungan tersebut.
“Menyebarkan informasi yang tidak benar dan menggiring opini ke arah negatif tentu bukan hal yang bijak. Ibu Menteri telah menjalankan tata krama yang sesuai dengan kesucian rumah ibadah,” lanjutnya.
Pihak Pemprov mengajak masyarakat untuk lebih kritis dan bijak dalam menyaring konten di media sosial. Verifikasi fakta harus selalu diutamakan di atas asumsi pribadi agar tidak terjebak dalam pusaran fitnah yang merugikan.
Kini, dengan adanya klarifikasi ini, diharapkan kesalahpahaman terkait kunjungan kerja Menpar di Sumatera Barat dapat berakhir dan masyarakat kembali fokus pada promosi pariwisata daerah yang tengah digalakkan.
