KALBAR – Polemik penilaian final Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI tingkat Kalimantan Barat memanas setelah video protes peserta terhadap keputusan juri viral di media sosial. Di tengah sorotan publik, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalbar mengungkap adanya gangguan speaker yang mengarah ke meja juri sehingga jawaban peserta disebut tidak terdengar jelas saat penilaian berlangsung.
Gangguan tersebut disebut terjadi pada speaker yang mengarah ke meja juri saat sesi final berlangsung. Akibatnya, jawaban peserta dinilai tidak terdengar secara utuh oleh tim penilai meski suara tetap terdengar jelas bagi penonton maupun siaran langsung YouTube.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdikbud Kalbar, Syarif Faisal Indahmawan Alkadrie, mengatakan pihaknya telah menerima laporan terkait persoalan teknis tersebut dan langsung melakukan koordinasi dengan sekolah peserta.
“Informasi yang saya terima, speaker yang mengarah ke juri mengalami gangguan sehingga jawaban peserta kurang terdengar jelas. Sementara di live YouTube dan ke audiens penonton, suara terdengar jelas,” kata Faisal, Selasa (12/5/2026).
Pernyataan itu menjadi penjelasan awal atas kontroversi yang mencuat setelah beredarnya rekaman video final lomba. Dalam tayangan tersebut terlihat adanya perbedaan penilaian terhadap jawaban yang dinilai serupa dari dua kelompok peserta berbeda.
Jawaban Dinilai Berbeda, Peserta Ajukan Protes
Kontroversi bermula saat Grup C dari SMAN 1 Pontianak menjawab pertanyaan mengenai mekanisme pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Jawaban tersebut justru mendapat pengurangan nilai sebesar minus lima dari juri.
Tak lama kemudian, pertanyaan serupa dijawab oleh Grup B dari SMAN 1 Sambas dan memperoleh nilai penuh 10 poin dari juri yang sama, yakni Kepala Biro Pengkajian Sekretariat Jenderal MPR RI, Dyastasita.
Perbedaan penilaian itu langsung memicu protes dari peserta SMAN 1 Pontianak. Mereka menilai substansi jawaban yang diberikan tidak berbeda jauh dengan jawaban peserta lain yang justru dianggap benar.
Dalam forum perlombaan, juri menjelaskan jawaban Grup C dianggap tidak lengkap karena tidak menyebut unsur Dewan Perwakilan Daerah (DPD) secara tegas dalam mekanisme pemilihan anggota BPK.
Momen perdebatan tersebut kemudian menyebar luas di media sosial dan menuai beragam respons publik. Sejumlah warganet mempertanyakan konsistensi penilaian juri, sementara lainnya menyoroti lemahnya sistem teknis perlombaan.
Disdikbud Panggil Kepala SMAN 1 Pontianak
Merespons polemik yang berkembang, Disdikbud Kalbar bergerak cepat dengan memanggil pihak SMAN 1 Pontianak beserta tim pendamping lomba untuk membahas persoalan tersebut secara internal.
“Kami sudah memanggil Kepala SMAN 1 Pontianak dan tim pendamping terkait persoalan ini,” ujar Faisal.
Menurutnya, langkah itu dilakukan untuk mendengar langsung kronologi kejadian dari pihak sekolah sekaligus memastikan proses penyelesaian tetap berjalan sesuai mekanisme yang berlaku dalam kompetisi resmi.
Disdikbud juga meminta seluruh pihak menjaga situasi tetap kondusif dan tidak memperkeruh polemik di ruang publik. Faisal menekankan bahwa keberatan terhadap hasil perlombaan sebaiknya ditempuh melalui jalur resmi kepada panitia penyelenggara.
Ia menyarankan pihak sekolah mengajukan peninjauan ulang apabila merasa terdapat persoalan dalam proses penilaian.
SMAN 1 Pontianak Disebut Terima Hasil Lomba
Meski sempat melayangkan protes saat perlombaan berlangsung, Disdikbud memastikan pihak SMAN 1 Pontianak menerima hasil akhir kompetisi tersebut.
Namun demikian, Faisal menilai evaluasi tetap perlu dilakukan secara menyeluruh agar kejadian serupa tidak terulang pada agenda perlombaan berikutnya.
Menurut dia, ajang kompetisi tingkat provinsi maupun nasional harus menjunjung tinggi prinsip objektivitas, transparansi, dan profesionalisme, terutama dalam aspek penilaian.
Polemik ini juga menjadi perhatian karena LCC Empat Pilar MPR RI merupakan kompetisi bergengsi yang bertujuan memperkuat pemahaman generasi muda terhadap nilai-nilai kebangsaan dan konstitusi negara.
MPR RI Lakukan Penelusuran Internal
Sorotan publik terhadap final lomba tersebut turut mendapat respons dari Sekretariat Jenderal MPR RI. Sekjen MPR RI, Siti Fauziah, menyatakan pihaknya menghormati perhatian dan kritik masyarakat terhadap dinamika yang terjadi selama perlombaan.
Ia memastikan panitia pelaksana sedang melakukan penelusuran internal terkait mekanisme penilaian yang dipersoalkan peserta.
“MPR RI akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek teknis pelaksanaan lomba, termasuk mekanisme penilaian, kejelasan artikulasi jawaban, sistem verifikasi jawaban peserta, dan tata kelola keberatan dalam perlombaan agar pelaksanaan kegiatan serupa ke depan dapat berlangsung semakin baik, transparan, dan akuntabel,” ujar Siti.
Pernyataan tersebut menandakan bahwa evaluasi tidak hanya difokuskan pada aspek teknis audio, tetapi juga mencakup sistem penilaian dan prosedur penanganan keberatan peserta selama lomba berlangsung.
Transparansi Penilaian Jadi Sorotan
Kasus ini memunculkan perdebatan lebih luas mengenai pentingnya standar penilaian yang transparan dalam kompetisi akademik. Penggunaan perangkat audio yang tidak optimal dinilai dapat memengaruhi objektivitas keputusan juri, terutama pada lomba berbasis ketepatan verbal seperti cerdas cermat.
Di sisi lain, viralnya potongan video perlombaan juga menunjukkan tingginya perhatian publik terhadap integritas penyelenggaraan kompetisi pendidikan.
Sejumlah pihak berharap evaluasi yang dilakukan MPR RI dan Disdikbud Kalbar dapat menghasilkan perbaikan konkret, mulai dari penguatan sistem audio, mekanisme review jawaban, hingga prosedur klarifikasi bagi peserta yang mengajukan keberatan.
Dengan polemik yang kini menjadi perhatian nasional, hasil evaluasi penyelenggara dinilai akan menjadi penentu penting untuk menjaga kredibilitas ajang LCC Empat Pilar MPR RI di masa mendatang.
