Komitmen besar ditunjukkan oleh Pemerintah dan DPR RI dalam memulihkan wilayah Sumatra paska-bencana. Kedua lembaga negara tersebut resmi menyetujui anggaran raksasa senilai Rp100 triliun untuk program rehabilitasi dan rekonstruksi jangka panjang. Dana pemulihan ini akan digelontorkan secara bertahap selama tiga tahun ke depan, terhitung sejak tahun ini hingga target rampung pada 2028.
Wakil Ketua DPR sekaligus Kasatgas Pemulihan Pascabencana Sumatra DPR RI, Prof. Sufmi Dasco, menegaskan bahwa angka fantastis ini bukan estimasi kasar, melainkan hasil sinkronisasi ketat yang mengacu pada rencana induk bentukan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
“Alhamdulillah, anggarannya telah disetujui penuh oleh pemerintah. Kami langsung menggelar koordinasi agar kegiatan rehabilitasi, rekonstruksi, hingga rencana kerja teknis di setiap kementerian dan lembaga bisa langsung tancap gas tanpa kendala,” ujar Dasco dalam konferensi pers di Gedung DPR RI, Senin (25/5/2026).
Kementerian PU Kantongi Rp69 Triliun
Pada kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas Percepatan Pemulihan, Tito Karnavian, merinci bahwa fokus utama dari anggaran Rp100 triliun ini adalah menyembuhkan lumpuhnya layanan publik dan urat nadi infrastruktur di wilayah terdampak.
Berikut adalah cetak biru alokasi anggaran multi-tahun (multi-years) yang disiapkan pemerintah:
-
Tahun 2026 (Tahap Awal): Rp38,9 triliun
-
Tahun 2027 (Tahap Kedua): Rp32,9 triliun
-
Tahun 2028 (Tahap Akhir): Rp28,2 triliun
“Anggaran ini dibagi ke berbagai kementerian dan lembaga. Porsi terbesar memang dialokasikan untuk sektor infrastruktur, di mana Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengantongi dana kurang lebih Rp69 triliun,” urai Tito.
Target 2027: Seluruh Korban Harus Sudah Tempati Hunian Tetap
Selain perbaikan jalan dan fasilitas umum, misi kemanusiaan menjadi prioritas mendesak. Pemerintah menargetkan proyek pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat yang kehilangan tempat tinggal harus rampung total paling lambat pada tahun 2027.
Tito memastikan modal awal untuk menggerakkan roda pemulihan ini sudah aman di kantong kementerian terkait. “Menteri Keuangan sudah menyatakan kesiapan penuh untuk mencairkan anggaran tahap awal 2026 sebesar Rp38 triliun lebih. Sekarang, kementerian dan lembaga tinggal mengajukan dokumen pendukungnya,” tambahnya.
Demi mempercepat transisi dari masa tanggap darurat menuju pemulihan total, pemerintah pusat berjanji akan memperketat pengawasan dan memperkuat sinergi lintas sektoral bersama pemerintah daerah di Sumatra. Langkah gotong royong ini diharapkan bisa memangkas birokrasi yang berbelit sehingga bantuan bisa langsung dirasakan oleh masyarakat di lapangan.
