NTB – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi pembangunan Sekolah Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) di Desa Gumantar, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara, Jumat (29/5/2026). Dalam kunjungan tersebut, Dody menekankan pentingnya percepatan penyelesaian proyek agar fasilitas pendidikan tersebut dapat segera difungsikan untuk menyambut tahun ajaran baru 2026/2027.
Sekolah Rakyat di Lombok Utara menjadi salah satu proyek pendidikan yang mendapat perhatian khusus pemerintah pusat. Selain memiliki kesiapan lahan yang dinilai paling matang, progres pembangunan di lokasi tersebut juga disebut lebih maju dibandingkan sejumlah titik pembangunan Sekolah Rakyat lainnya di NTB.
Dody menegaskan, keberadaan sekolah tersebut diharapkan menjadi pusat penyelenggaraan program Sekolah Rakyat di wilayah Nusa Tenggara Barat, terutama saat beberapa lokasi lain masih menghadapi kendala teknis maupun administratif.
“Ini akan jadi tumpuan Sekolah Rakyat di NTB. Yang lain masih menghadapi berbagai kendala kesiapan lahan dan akses. Karena itu saya minta progres di sini terus dipercepat agar minimal dapat fungsional sehingga adik-adik kita sudah bisa mulai sekolah di sini,” ujar Dody saat meninjau lokasi proyek.
Progres Melonjak, Menteri Mengaku Terkejut
Dalam sidak tersebut, Menteri PU menyoroti percepatan pekerjaan yang dinilainya menunjukkan perkembangan signifikan dalam beberapa pekan terakhir. Berdasarkan laporan terbaru, progres fisik pembangunan hingga akhir Mei 2026 telah mencapai 45,42 persen.
Capaian tersebut dinilai cukup menggembirakan mengingat proyek masih berpacu dengan target operasional yang relatif ketat sebelum dimulainya kegiatan belajar mengajar pada tahun ajaran mendatang.
Dody bahkan mengaku tidak menyangka perkembangan proyek dapat bergerak secepat itu.“Bagus, keren. Progresnya melesat. Saya surprise, nggak ngira secepat ini. Ini sesuai komitmen penyedia jasa dan support dari TNI serta teman-teman di lapangan,” katanya.
Menurut Dody, percepatan pembangunan tidak lepas dari sinergi berbagai pihak yang terlibat, mulai dari penyedia jasa konstruksi, pemerintah daerah, hingga unsur TNI yang ikut membantu kelancaran pekerjaan di lapangan.
Dukungan TNI Dinilai Jadi Faktor Penting
Salah satu perhatian Menteri PU dalam kunjungan tersebut adalah kontribusi TNI yang terlibat dalam mendukung percepatan pembangunan. Kehadiran personel TNI disebut membantu penguatan koordinasi sekaligus mempercepat pelaksanaan berbagai pekerjaan konstruksi.
Kolaborasi lintas sektor tersebut dinilai menjadi model kerja yang efektif dalam menyelesaikan proyek-proyek prioritas nasional yang membutuhkan penyelesaian cepat.
“Saya berterima kasih atas dukungan TNI dan seluruh pihak yang terus bekerja keras di lapangan. Semangat gotong royong seperti ini yang dibutuhkan agar target penyelesaian dapat tercapai,” tuturnya.
Dody menilai semangat kebersamaan dan koordinasi yang terbangun selama proses pembangunan menjadi modal penting untuk memastikan proyek selesai tepat waktu dan dapat segera dimanfaatkan masyarakat.
Sekolah untuk Anak Keluarga Prasejahtera
Selain mengapresiasi dukungan berbagai pihak, Menteri PU juga memberikan perhatian khusus kepada penyedia jasa lokal yang mengerjakan proyek tersebut. Ia meminta seluruh pihak tetap menjaga komitmen dan kualitas pekerjaan meski proyek dikejar target waktu yang cukup ketat.
Menurutnya, pembangunan Sekolah Rakyat memiliki nilai sosial yang sangat besar karena diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera yang membutuhkan akses pendidikan berkualitas.
“Yang Bapak kerjakan ini mulia. Ini sekolah untuk adik-adik kita yang berada di garis prasejahtera. Jadi saya minta komitmen ini terus dijaga,” ujar Dody kepada pihak penyedia jasa.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa proyek Sekolah Rakyat tidak sekadar pembangunan infrastruktur pendidikan, melainkan bagian dari upaya pemerintah memperluas kesempatan belajar bagi kelompok masyarakat yang selama ini menghadapi keterbatasan akses pendidikan.
Dibangun di Atas Lahan 6,71 Hektare
Sekolah Rakyat Provinsi NTB dibangun di atas lahan seluas 6,71 hektare dengan total luas bangunan mencapai 28.445,78 meter persegi. Kompleks pendidikan tersebut dirancang sebagai kawasan pendidikan terpadu yang mampu menampung siswa dari berbagai jenjang.
Fasilitas yang disiapkan meliputi gedung sekolah tingkat SD, SMP, dan SMA, asrama siswa, hunian guru, masjid, kantin, gedung serbaguna, lapangan olahraga, serta berbagai sarana pendukung lainnya.
Pembangunan proyek ini menelan anggaran sebesar Rp241,97 miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Dengan konsep sekolah berasrama dan fasilitas yang lengkap, Sekolah Rakyat diharapkan menjadi pusat pendidikan yang mampu mendukung pengembangan akademik maupun karakter peserta didik.
Strategi Percepatan Diterapkan
Untuk mengejar target penyelesaian, Kementerian PU bersama penyedia jasa telah menerapkan sejumlah langkah percepatan. Strategi tersebut meliputi penambahan alat berat, peningkatan jumlah tenaga kerja, penerapan sistem kerja dua hingga tiga shift, percepatan pengadaan material konstruksi, hingga penyesuaian metode pekerjaan agar lebih efisien.
Langkah-langkah tersebut dilakukan guna memastikan proyek dapat mencapai kondisi fungsional dalam waktu yang telah ditetapkan pemerintah.
Kementerian PU menegaskan akan terus mengawal pembangunan Sekolah Rakyat di berbagai daerah, termasuk di NTB, agar dapat segera dimanfaatkan masyarakat. Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan pemerataan akses pendidikan berkualitas sekaligus mendukung pembangunan sumber daya manusia Indonesia di masa depan.
Dengan progres yang terus meningkat dan dukungan lintas sektor yang semakin kuat, Sekolah Rakyat Lombok Utara kini diproyeksikan menjadi salah satu proyek pendidikan nasional yang paling siap beroperasi pada tahun ajaran baru 2026/2027.
