JAKARTA – Pemerintah mengonfirmasi bahwa dugaan praktik jual beli Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) saat ini sedang menjalani audit internal sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh.
Buntut dari dugaan penyelewengan di Badan Gizi Nasional (BGN), aktivitas di Kantor BGN yang berlokasi di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, tampak berbeda dari biasanya setelah Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan penggeledahan di lingkungan instansi tersebut pada Rabu, 3 Juni 2026 dini hari.
Sejumlah langkah pengamanan terlihat diterapkan secara ketat di sekitar gedung BGN selama proses berlangsung, termasuk penempatan personel dari unsur TNI dan petugas keamanan yang berjaga di beberapa titik strategis.
Berdasarkan pantauan di lokasi sekitar pukul 09.40 WIB, suasana di dalam kantor relatif sepi dibandingkan hari kerja pada umumnya, sementara akses menuju sejumlah area di dalam gedung juga tampak dibatasi.
Pengamanan yang diperketat terlihat sejak area luar gedung, di mana petugas keamanan terus melakukan pemantauan terhadap aktivitas keluar masuk kawasan perkantoran tersebut.
Beberapa kendaraan terlihat masih terparkir di area dalam kompleks kantor, menandakan aktivitas operasional tertentu tetap berjalan meski suasana gedung tidak seramai biasanya.
Pintu pagar bagian luar gedung dalam kondisi tertutup selama proses pengamanan berlangsung, sehingga akses menuju area kantor menjadi lebih terbatas.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan audit tersebut dilakukan dalam rangka monitoring berkelanjutan terhadap kinerja Badan Gizi Nasional (BGN).
“Semua sedang dalam proses audit internal. itu adalah bagian dari, sekali lagi kami sampaikan, bagian dari monitoring dan evaluasi terus menerus yang kita lakukan,” kata Pras di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (2/6).
Pernyataan ini muncul seiring pencopotan Dadan Hindayana dari jabatan Kepala BGN yang memicu spekulasi terkait kaitannya dengan dugaan praktik tersebut.
Pemerintah menegaskan langkah pergantian pimpinan merupakan bagian dari strategi perbaikan kelembagaan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program prioritas nasional.
Prasetyo juga menyebut keputusan Presiden Prabowo didasarkan pada sejumlah catatan penting terkait kinerja dan tata kelola internal lembaga.
“Ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP, ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan tata kelola, termasuk kedisiplinan di dalam menjaga kualitas dari makanan yang seharusnya sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Beberapa hal tersebut yang menjadi dasar pertimbangan,” ucap dia.
Meski terjadi perubahan struktur kepemimpinan, pemerintah memastikan program Makan Bergizi Gratis tetap berjalan normal tanpa gangguan distribusi kepada masyarakat penerima manfaat.
Seluruh jajaran BGN diminta tetap menjalankan tugas sesuai fungsi masing-masing guna menjaga kesinambungan program strategis tersebut.
Dalam perombakan tersebut, posisi Kepala BGN kini diisi oleh Naniek S Deyang yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala BGN.
Perubahan juga terjadi pada posisi wakil kepala dengan dicopotnya Lodewyk Pusung dan Sonny Sonjaya dari jabatan mereka.
Sebagai pengganti, pemerintah menunjuk Agustina Arumsari yang sebelumnya menjabat Wakil Kepala BPKP serta Mayjen TNI Trenggono dari PT Agrinas Pangan Nusantara untuk memperkuat struktur kepemimpinan baru BGN.
Langkah ini dinilai sebagai bagian dari upaya percepatan reformasi internal sekaligus menjaga kredibilitas program MBG di tengah sorotan publik.***
