JAKARTA – Serangan baru di Timur Tengah kembali mengancam rapuhnya gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran. Ketegangan meningkat meski Washington mengonfirmasi bahwa timnas Iran telah menerima visa untuk tampil pada Piala Dunia 2026.
Pembicaraan diplomatik selama berminggu-minggu gagal menghasilkan kesepakatan damai maupun membuka kembali Selat Hormuz, jalur vital energi dunia. Gencatan senjata yang berlaku sejak 8 April, setelah serangan AS dan Israel menewaskan pimpinan tertinggi Iran, kini terancam runtuh.
Pada Jumat, militer AS mengumumkan serangan terhadap situs radar Iran setelah menembak jatuh drone yang menuju selat tersebut. Tak lama kemudian, sirene serangan udara berbunyi di Kuwait dan Bahrain, diikuti ledakan yang terdengar oleh koresponden AFP. Garda Revolusi Iran menyatakan telah menargetkan “pangkalan musuh di daerah tersebut” sebagai balasan atas “invasi” AS ke pulau Sirik dan Qeshm.
Komando Pusat AS (CENTCOM) melaporkan Iran meluncurkan tujuh rudal balistik ke arah Kuwait dan Bahrain, enam di antaranya berhasil ditembak jatuh. “Saat ini tidak ada laporan mengenai kerugian yang menimpa personel AS, dan klaim Iran tentang kerusakan markas besar armada ke-5 AS di Bahrain adalah salah,” kata CENTCOM, dilansir Hurriyet Daily News, Sabtu (6/6/2026).
AS Izinkan Timnas Iran Berlaga pada Piala Dunia
Di tengah eskalasi, AS tetap mengizinkan tim nasional Iran berangkat ke Piala Dunia FIFA di Kanada dan Meksiko. Duta Besar AS untuk Turki, Tom Barrack, menegaskan bahwa “olahraga melampaui batas negara, dan kami berharap dapat menyambut para atlet dan penggemar dari seluruh dunia.” Namun, kantor berita Fars melaporkan visa belum diberikan kepada sejumlah staf teknis tim. Seorang pejabat AS menambahkan, “Kami tidak akan membiarkan tim Iran menyalahgunakan sistem ini untuk menyelundupkan teroris ke Amerika Serikat dengan dalih palsu.”
Sementara itu, Lebanon menyerukan agar Iran berhenti mencampuri urusan dalam negerinya. Perdana Menteri Nawaf Salam menegaskan, “Kasihanilah wilayah selatan kami, berhentilah memperlakukannya dan rakyatnya hanya sebagai alat tawar-menawar.”
Konflik yang telah berlangsung hampir 100 hari ini terus mengguncang pasar global dan menambah tekanan politik terhadap Presiden Donald Trump menjelang pemilu paruh waktu.
