JAKARTA – Penyerangan terhadap pesawat sipil milik Associated Mission Aviation (AMA) di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, kembali menyoroti rapuhnya keamanan transportasi udara di wilayah pedalaman. Insiden yang menewaskan pilot Nicholas F. Goselin itu dinilai tidak hanya sebagai serangan terhadap warga sipil, tetapi juga berpotensi mengganggu jalur distribusi logistik yang menjadi tumpuan kehidupan masyarakat di daerah terpencil.
Peristiwa tersebut terjadi setelah pesawat AMA mendarat di Lapangan Terbang Balinggama. Tak lama berselang, pesawat diserang dan dibakar oleh kelompok bersenjata. Pilot dilaporkan meninggal dunia dalam insiden tersebut.
Tragedi itu memicu keprihatinan dari berbagai kalangan, termasuk di parlemen. Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Fauqi Hapidekso, menilai serangan terhadap pesawat sipil merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan karena mengancam keselamatan warga sipil sekaligus memperburuk situasi kemanusiaan di Papua.
Menurut Fauqi, negara harus memastikan perlindungan maksimal bagi masyarakat sipil yang beraktivitas maupun bertugas di wilayah konflik. Ia meminta pemerintah bersama aparat keamanan segera mengambil langkah konkret agar kejadian serupa tidak kembali terulang.
“Kami prihatin atas aksi pembakaran pesawat yang menyebabkan pilot meninggal dunia. Kami meminta pemerintah memastikan keamanan dan keselamatan warga sipil di daerah konflik Papua. Jangan sampai ada lagi korban sipil akibat konflik yang terus berlangsung. Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama,” ujar Fauqi Hapidekso di Jakarta, Jumat (3/7/2026).
Jalur Logistik Pedalaman Terancam
Fauqi menegaskan, dampak serangan terhadap penerbangan perintis jauh melampaui hilangnya satu armada atau korban jiwa. Menurutnya, penerbangan sipil merupakan tulang punggung distribusi kebutuhan pokok bagi masyarakat di wilayah pegunungan Papua yang belum terhubung jaringan transportasi darat secara memadai.
Selama ini, pesawat perintis menjadi satu-satunya moda transportasi yang mengangkut bahan pangan, obat-obatan, peralatan medis, serta mendukung mobilitas tenaga kesehatan, guru, dan pekerja kemanusiaan menuju daerah-daerah yang sulit dijangkau.
Apabila keamanan penerbangan terus terganggu, kata dia, masyarakat berisiko mengalami keterbatasan akses terhadap layanan dasar yang sangat bergantung pada transportasi udara.
“Keamanan penerbangan perintis harus dijamin. Jika ancaman terhadap pesawat sipil terus terjadi, masyarakat di pedalaman Papua akan kehilangan akses terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, distribusi logistik, serta berbagai kebutuhan dasar yang menjadi hajat hidup mereka,” kata Fauqi.
Ia menilai perlindungan terhadap penerbangan sipil bukan hanya berkaitan dengan aspek keamanan, tetapi juga menyangkut keberlangsungan pelayanan publik dan hak masyarakat untuk memperoleh kebutuhan dasar.
DPR Minta Pengamanan Bandara Perintis Diperkuat
Selain mendorong peningkatan pengamanan, Fauqi juga meminta aparat melakukan penyelidikan secara menyeluruh untuk mengungkap pelaku penyerangan beserta motif di balik aksi tersebut.
Ia menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, dan Polri agar penanganan keamanan di wilayah rawan konflik dapat dilakukan secara lebih efektif.
Menurutnya, pengamanan di sekitar lapangan terbang perintis perlu diperkuat karena fasilitas tersebut menjadi titik vital yang menopang aktivitas masyarakat sekaligus menjadi jalur masuk berbagai layanan kemanusiaan.
Fauqi juga mengingatkan bahwa tenaga kesehatan, guru, relawan, hingga awak penerbangan yang bertugas di pedalaman menghadapi risiko tinggi setiap kali menjalankan misi pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, negara berkewajiban memberikan jaminan keamanan bagi mereka.
“Kita harus mencegah bertambahnya korban sipil. Penegakan hukum yang tegas serta koordinasi yang kuat sangat diperlukan agar peristiwa serupa tidak kembali terjadi dan masyarakat sipil dapat menjalani kehidupan dengan aman,” tegasnya.
Desakan Perlindungan Warga Sipil
Insiden di Yahukimo kembali menjadi pengingat bahwa konflik bersenjata di Papua tidak hanya berdampak pada aspek keamanan, tetapi juga berpotensi menghambat pelayanan publik dan aktivitas kemanusiaan di daerah terpencil.
Serangan terhadap penerbangan perintis dinilai dapat mengganggu rantai pasok logistik, distribusi obat-obatan, hingga akses pendidikan bagi masyarakat yang selama ini bergantung pada transportasi udara.
Karena itu, DPR mendorong pemerintah untuk segera memperkuat sistem pengamanan penerbangan sipil di wilayah rawan sekaligus memastikan investigasi berjalan secara menyeluruh. Langkah tersebut dinilai penting agar keselamatan warga sipil tetap terlindungi serta layanan dasar bagi masyarakat pedalaman Papua dapat terus berlangsung tanpa gangguan.
