JAKARTA – Gerakan Islam Palestina Hamas pada 6 Juli resmi membubarkan badan pemerintahan yang telah mengelola Jalur Gaza hampir dua dekade. Langkah ini membuka jalan bagi Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (NCAG), sebuah badan teknokrat, untuk mengambil alih urusan sipil.
“Ketua komite darurat pemerintah, Mohammed al-Farra, telah resmi mengajukan pengunduran diri,” ujar Ismail al-Thawabta, kepala kantor media pemerintah Hamas, dilansir Hurriyet Daily News, Selasa (7/7/2026). “Dia juga telah memutuskan untuk membubarkan komite tersebut guna memfasilitasi transisi administratif dan pemerintahan ke NCAG.”
NCAG dibentuk oleh Dewan Perdamaian yang lahir dari mediasi Presiden AS, Donald Trump saat gencatan senjata Hamas–Israel pada Oktober 2025. Hamas menegaskan seluruh pegawai negeri sipil tetap bekerja di bawah koordinasi NCAG, dengan seluruh prosedur administratif telah diselesaikan.
Pembubaran ini terjadi di tengah kebuntuan fase kedua gencatan senjata Gaza, yang mencakup pelucutan senjata Hamas dan penarikan bertahap pasukan Israel. Meski demikian, Israel justru memperluas kontrol hingga 70 persen wilayah. Hamas menuntut pembentukan pemerintahan Palestina sebelum menyerahkan persenjataan.
Prosesi transisi ini juga dikaitkan dengan pertemuan Hamas dan faksi Palestina lain di Kairo, yang berupaya mempersempit perbedaan pandangan. NCAG, dipimpin teknokrat Ali Shaath, sementara bermarkas di luar Gaza karena keberatan Israel atas kehadiran mereka di wilayah konflik.
