JAKARTA – Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan kondisi pangan nasional tetap stabil dengan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) mencapai 5,2 juta ton.
Stok beras yang tersimpan di Perum Bulog tersebut menjadi jumlah tertinggi sepanjang sejarah pengelolaan cadangan beras nasional.
Cadangan besar itu disiapkan sebagai penyangga pasokan sekaligus menjaga kestabilan harga beras di tengah ancaman fenomena El Nino.
Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edhy menegaskan pemerintah tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gangguan produksi akibat perubahan iklim.
“Indonesia mempunyai CBP di Bulog saat ini mencapai 5,2 juta ton. Jumlah tersebut tertinggi sepanjang sejarah Indonesia, namun kita harus tetap waspada menghadapi El Nino,” kata Sarwo dalam keterangannya, Rabu 8 Juli 2026.
Menurut Bapanas, kekuatan cadangan pangan menjadi fondasi penting untuk menjaga ketahanan pangan nasional pada berbagai kondisi.
Pemerintah juga terus memperkuat produksi, memperlancar distribusi, dan meningkatkan sinergi lintas sektor guna menjamin kebutuhan masyarakat.
“Dengan cadangan pangan yang kokoh, produksi terus meningkat, distribusi semakin kuat. Pemerintah optimis kebutuhan pangan masyarakat tetap terpenuhi,” ucapnya.
Analisis Bapanas menunjukkan hanya 55 kabupaten dan kota yang masih mencatat harga beras medium melampaui Harga Eceran Tertinggi.
Sebagian besar daerah lainnya masih mempertahankan harga beras sesuai batas HET yang telah ditetapkan pemerintah.
Intervensi pasar terus diperluas melalui program SPHP, bantuan pangan, serta Gerakan Pangan Murah di berbagai wilayah.
Sejak Januari 2026, total penyaluran Cadangan Beras Pemerintah telah mencapai sekitar 1,36 juta ton.
Distribusi tersebut mencakup SPHP, bantuan pangan, kebutuhan ASN di wilayah tertentu, hingga penanganan bencana.
Program tersebut diarahkan untuk menjaga keterjangkauan harga sekaligus memastikan pasokan tetap tersedia di masyarakat.
“Bapanas bersama pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan telah melaksanakan lebih dari 5.573 GPM di 37 provinsi. Kemudian juga di lebih dari 378 kabupaten kota,” ucap Sarwo.
Pemerintah juga memperluas distribusi beras SPHP guna memperkuat daya beli masyarakat di berbagai daerah.
Mulai Juli 2026, bantuan pangan kembali disalurkan kepada sekitar 33,2 juta keluarga penerima manfaat.
Sementara itu, Badan Pusat Statistik menilai perkembangan harga beras masih berada pada level yang relatif terkendali.
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono menyebut kenaikan harga beras belum menunjukkan lonjakan signifikan.
“Ini ada dua komoditi yang perlu mendapat perhatian, yaitu beras dan minyak goreng, walaupun perubahan IPH-nya itu sudah relatif terjaga rendah. Beras juga mengalami inflasi tetapi tidak terlalu tinggi,” kata Ateng.
Data BPS menunjukkan jumlah daerah yang mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga beras turun menjadi 113 kabupaten dan kota.
Angka tersebut lebih rendah dibandingkan akhir Juni 2026 yang masih mencapai 138 kabupaten dan kota.
“Untuk beras, ini masih ada pada posisi 113 kabupaten/kota. Namun kalau kita lihat dari pergerakan harga untuk IPH beras menurut provinsinya, ini relatif tidak terlalu tinggi,” ujarnya.
Kepala Bapanas yang juga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menilai berbagai intervensi berhasil menjaga stabilitas harga beras.
Pemerintah mencatat beras tidak lagi menjadi penyumbang utama inflasi nasional dalam dua tahun terakhir.
“Kita syukuri bahwa beras tak lagi menjadi penyumbang utama inflasi dua tahun terakhir. Kami meminta seluruh gubernur, bupati, wali kota seluruh Indonesia, kita aktifkan pasar murah,” kata Amran.
BPS mencatat inflasi pangan sepanjang Januari hingga Juni 2026 sebesar 1,61 persen atau lebih rendah dibanding periode sama tahun lalu yang mencapai 2,15 persen.
Pemerintah menegaskan seluruh program stabilisasi pangan akan terus dijalankan agar pasokan tetap aman, harga terkendali, dan inflasi sesuai target nasional.***
