JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menetapkan kebijakan baru terkait penyaluran seluruh barang bersubsidi pemerintah. Ke depan, seluruh komoditas yang mendapat subsidi negara diwajibkan disalurkan melalui Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kelurahan) Merah Putih. Langkah ini diambil untuk menutup celah penyimpangan distribusi sekaligus memastikan bantuan pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
Keputusan tersebut diumumkan Prabowo saat memberikan sambutan pada Puncak Peringatan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke-79 Tahun 2026 yang digelar di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Minggu (12/7/2026).
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah memperkuat peran koperasi sebagai ujung tombak distribusi kebutuhan pokok sekaligus menghidupkan roda perekonomian di tingkat desa dan kelurahan.
“Sudah saya ambil keputusan, semua barang subsidi harus disalurkan kepada rakyat melalui Koperasi Desa Merah Putih. Harus, saya katakan ini harus. Barang subsidi rakyat tidak boleh diperdagangkan. Supaya yang membutuhkan, dialah yang terima,” tegas Prabowo.
Distribusi Subsidi Dipusatkan di Koperasi Desa
Menurut Prabowo, selama ini berbagai program subsidi pemerintah masih menghadapi tantangan dalam aspek distribusi sehingga berpotensi tidak tepat sasaran. Karena itu, pemerintah memilih menjadikan Kopdes Merah Putih sebagai jalur utama penyaluran berbagai barang subsidi kepada masyarakat.
Dengan sistem distribusi yang terpusat melalui koperasi, pemerintah berharap pengawasan terhadap penyaluran subsidi menjadi lebih mudah, transparan, dan akuntabel.
Model tersebut juga diyakini mampu mengurangi praktik penyalahgunaan maupun perdagangan barang subsidi yang seharusnya dinikmati masyarakat berpenghasilan rendah.
Kopdes Merah Putih Disiapkan Jadi Pusat Ekonomi Desa
Tidak hanya berfungsi sebagai penyalur subsidi, Prabowo mengungkapkan pemerintah tengah merancang pengembangan Kopdes Merah Putih menjadi pusat layanan ekonomi terpadu di setiap desa.
Konsep tersebut mencakup berbagai layanan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam satu lokasi, mulai dari kantor koperasi, toko kebutuhan pokok, layanan simpan pinjam, hingga fasilitas kesehatan berupa apotek desa.
Presiden menegaskan keberadaan apotek desa diharapkan dapat memberikan akses obat-obatan dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan fasilitas serupa di wilayah perkotaan.
“Kita akan buka apotek di desa, obat-obatnya obat generik yang harganya jauh lebih murah dari apotek di kota. Akan ada logistik desa, akan ada gudang, akan ada cold storage, ruang pendingin. Supaya hasil-hasil petani tidak akan rusak dan berbagai layanan ekonomi lainnya,” ujar Prabowo.
Selain fasilitas kesehatan, pemerintah juga akan membangun sistem logistik desa yang dilengkapi gudang penyimpanan dan cold storage. Infrastruktur tersebut diproyeksikan mampu mengurangi kerugian petani akibat hasil panen yang rusak sebelum dipasarkan.
Pemerintah Siapkan Koperasi Khusus Nelayan
Dalam kesempatan yang sama, Prabowo mengungkapkan pemerintah tidak hanya fokus membangun koperasi di sektor pertanian dan perdagangan desa. Pemerintah juga akan membentuk koperasi nelayan di berbagai wilayah pesisir.
Melalui koperasi tersebut, para nelayan akan memperoleh berbagai fasilitas penunjang usaha, seperti pabrik es, gudang pendingin, hingga kapal penangkap ikan berukuran besar yang dapat meningkatkan kapasitas produksi.
Namun demikian, Presiden menegaskan seluruh fasilitas tersebut bukan merupakan bantuan hibah. Skema yang diterapkan adalah pembiayaan bergulir sehingga nelayan akan mengangsur biaya investasi dari hasil usaha mereka.
“Mereka bukan terima hadiah. Mereka cicil kembali dari hasil tangkapan ikan mereka. Mereka akan cicil semua uang yang kita berikan. Jadi uang di desa nelayan, uang di desa-desa ini, koperasi adalah uang pinjaman yang akan dibayar kembali,” kata Prabowo.
Skema tersebut, lanjutnya, dirancang agar koperasi memiliki keberlanjutan pendanaan sekaligus membangun kemandirian ekonomi masyarakat desa.
Perputaran Uang di Desa Diproyeksikan Tembus Rp223 Triliun
Prabowo optimistis pengembangan Kopdes Merah Putih akan memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dari tingkat desa.
Pemerintah memproyeksikan keberadaan koperasi desa tersebut mampu menciptakan perputaran ekonomi hingga Rp223 triliun setiap tahun yang seluruhnya beredar di wilayah pedesaan.
Selain itu, pendapatan para pelaku sektor produktif seperti petani, peternak, dan nelayan diperkirakan meningkat hingga Rp202 triliun.
“Kita proyeksikan KDKMP bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sebesar Rp223 triliun tiap tahun akan beredar di desa-desa, tidak keluar, akan beredar di desa-desa. Nanti akan ada pendapatan produsen yang juga meningkat sebesar Rp202 triliun di petani, peternak, dan nelayan,” pungkas Prabowo.
Melalui kebijakan tersebut, pemerintah menargetkan koperasi tidak lagi hanya menjadi lembaga simpan pinjam, melainkan berkembang menjadi pusat distribusi subsidi, layanan ekonomi, hingga penggerak aktivitas usaha masyarakat desa. Pemerintah berharap model ini dapat memperkuat ketahanan ekonomi nasional dengan menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan baru sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lebih merata.
