JAKARTA – Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB, Sudjatmiko, meminta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) segera membangun shelter bagi pengemudi ojek online (Ojol) di setiap kecamatan. Fasilitas itu dinilai penting untuk menata titik tunggu ojol sekaligus mengurangi parkir di trotoar dan bahu jalan.
Usulan itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI bersama Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Senin (13/7).
Sudjatmiko mengatakan, ojek online telah menjadi bagian penting dari sistem transportasi di berbagai daerah. Meski jumlah pengemudinya terus bertambah, hingga kini belum tersedia fasilitas publik yang memadai bagi mereka saat menunggu pesanan.
“Kendaraan online roda dua sudah menjadi kebutuhan nyata yang tidak bisa kita abaikan. Mereka adalah ujung tombak mobilitas masyarakat. Sayangnya, fasilitas bagi mereka masih sangat minim. Kita membutuhkan langkah konkret, bukan sekadar wacana,” ujar Sudjatmiko.
Ia menilai keberadaan shelter bukan hanya memberi kenyamanan bagi para pengemudi, tetapi juga membantu menata kawasan perkotaan. Selama ini, banyak pengemudi terpaksa menunggu pesanan di trotoar atau bahu jalan karena tidak memiliki lokasi khusus untuk berhenti.
Kondisi tersebut, kata dia, kerap memicu kemacetan dan mengganggu fungsi ruang publik, terutama di kawasan dengan aktivitas transportasi online yang tinggi.
Karena itu, Sudjatmiko meminta Kementerian Perhubungan mulai memasukkan pembangunan shelter ojol ke dalam program prioritas sektor transportasi. Ia juga menyoroti belum adanya alokasi anggaran maupun rencana khusus terkait penyediaan fasilitas tersebut.
Sebagai tahap awal, ia mengusulkan pembangunan shelter percontohan dengan target minimal satu lokasi di setiap kecamatan yang memiliki aktivitas ojek online cukup tinggi. Penentuan lokasinya, menurut dia, perlu mengacu pada data kepadatan pengemudi dan titik-titik yang selama ini menjadi tempat berkumpul para mitra.
“Kita mulai dari yang realistis dan berdampak. Minimal satu shelter di setiap kecamatan sebagai proyek percontohan. Desainnya kita siapkan, kemudian dievaluasi. Jika terbukti efektif, program ini bisa diperluas ke daerah lain,” katanya.
Sudjatmiko juga mengapresiasi sejumlah perusahaan aplikasi yang telah menyediakan fasilitas istirahat bagi mitra pengemudi. Namun, menurutnya, jumlah shelter yang ada masih terbatas dan belum menjangkau seluruh wilayah yang membutuhkan.
Karena itu, ia mendorong pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan aplikator, dan komunitas pengemudi duduk bersama untuk menyusun konsep shelter yang terintegrasi dengan penataan transportasi di perkotaan.
“Saya mengapresiasi langkah para aplikator. Namun jumlahnya masih sedikit dan belum merata. Ke depan perlu ada kolaborasi antara Kementerian Perhubungan, pemerintah daerah, pihak aplikator, dan komunitas pengemudi agar shelter yang dibangun memiliki standar yang baik, aman, nyaman, tersedia tempat pengisian daya telepon genggam, serta tidak mengganggu lalu lintas,” ucapnya.
Menurut Sudjatmiko, shelter tersebut idealnya tidak hanya menjadi tempat menunggu pesanan, tetapi juga dilengkapi fasilitas dasar yang benar-benar dibutuhkan pengemudi saat beraktivitas.
Menanggapi usulan itu, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan menyatakan siap mengkaji pembangunan fasilitas pendukung bagi transportasi online.
Sudjatmiko mengatakan akan terus mengawal usulan tersebut agar tidak berhenti pada tahap pembahasan di DPR. Ia berharap program pembangunan shelter bisa masuk dalam agenda pemerintah dan direalisasikan secara bertahap.
“Hari ini kita sepakat bahwa persoalan ini harus segera mendapat perhatian. Jika terus ditunda, penumpukan kendaraan di trotoar maupun bahu jalan akan semakin sulit dikendalikan. Saya akan mengawal usulan ini hingga terealisasi demi kenyamanan para pengemudi sekaligus menciptakan transportasi perkotaan yang lebih tertib, aman, dan manusiawi,”tutupnya
