Garuda Tv – Pemerintah memperkuat pengawasan sekaligus mempercepat pelaksanaan program perumahan nasional melalui sinergi antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Dalam Negeri, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Langkah tersebut dibahas dalam pertemuan Menteri PKP Maruarar Sirait, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh di Kantor BPKP, Jakarta Timur.

Pertemuan tersebut membahas sejumlah program strategis, mulai dari percepatan bedah rumah, pembangunan hunian tetap bagi korban bencana, hingga evaluasi pelaksanaan kebijakan pembebasan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Pemerintah menargetkan pelaksanaan program bedah rumah menjadi lebih tepat sasaran melalui pemanfaatan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang didukung pengawasan BPKP.

Selain itu, Kementerian PKP juga tengah menyiapkan penyempurnaan regulasi untuk mempermudah kriteria penerima bantuan sehingga target pembangunan dan perbaikan 400 ribu unit rumah dapat terealisasi lebih cepat.

Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh menegaskan lembaganya akan mendukung pengawasan pelaksanaan program agar penggunaan anggaran berjalan secara akuntabel, transparan, dan sesuai ketentuan.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan masih terdapat sejumlah pemerintah daerah yang belum menerapkan kebijakan pembebasan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Untuk itu, Kementerian Dalam Negeri akan melakukan rekonsiliasi data, menerbitkan surat edaran, serta memberikan insentif kepada pemerintah daerah yang mendukung percepatan program perumahan nasional.

Di sisi lain, Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan pemerintah berkomitmen memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak melalui berbagai program prioritas, termasuk bedah rumah, pembangunan hunian tetap bagi korban bencana, serta penyederhanaan layanan perizinan.

Selain itu, pemerintah juga memastikan program sertifikasi tanah gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah tetap dilanjutkan. Program tersebut diharapkan memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah sekaligus mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak, aman, dan terjangkau.

Caption, Editor & Upload: Tijani

GARUDA TV – Digital TV Indonesia, Berita Terpercaya

Scan ulang saluran digital kamu sekarang ya dan saksikan terus program-program seru terbaru hanya di GarudaTV.
🔴 Subscribe GarudaTV Official Youtube Channel https://www.youtube.com/@garudatv.official
🔴 Follow our Official TikTok https://www.tiktok.com/@garudatvnews
🔴 Like our Official Facebook https://www.facebook.com/garudatv.official
🔴 Follow our Official Instagram https://www.instagram.com/garudatv.official/