JAKARTA – Pemerintah mempercepat penguatan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui koordinasi antara Kementerian Kesehatan dan Badan Gizi Nasional (BGN).
Langkah tersebut disampaikan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pada rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Rabu (29/7/2026).
Rapat itu difokuskan pada penyempurnaan tata kelola MBG agar penyaluran manfaat semakin tepat sasaran dan berdampak terhadap perbaikan status gizi masyarakat.
Menkes menyebut terdapat tiga agenda prioritas yang harus diselesaikan bersama BGN sebelum 5 Agustus 2026.
Prioritas pertama adalah menyusun data penerima manfaat secara lebih rinci sekaligus menetapkan standar menu makanan bergizi berdasarkan rekomendasi para ahli.
“Sebelum 5 Agustus (2026), Kementerian Kesehatan dan BGN akan duduk bersama dengan para ahli gizi terkemuka di Indonesia.”
“Daftar ahli sudah ada. Kita akan menentukan dua hal: memperjelas target – sekolah mana yang diberi, usia berapa, SD mana, lokasi mana, fokus ke daerah stunting, termasuk ibu hamil dan balita dan merumuskan standar makanannya – mau kacang, susu, dan seterusnya. Kami harapkan pada 5 Agustus semua masukan ahli gizi sudah masuk,” terang Budi.
Penetapan sasaran tersebut mencakup sekolah penerima, kelompok usia, wilayah prioritas, hingga ibu hamil dan balita yang berada di daerah dengan prevalensi stunting tinggi.
Selain menentukan penerima, pemerintah juga akan menyepakati komposisi makanan bergizi yang menjadi standar nasional dalam pelaksanaan MBG.
Agenda kedua ialah mempercepat operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah siap beroperasi di daerah dengan angka stunting tinggi.
Menurut Menkes, keputusan pembukaan SPPG akan ditetapkan Kepala BGN agar layanan dapat segera menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan.
“Itu menjadi kesepakatan kita,” tegas Budi.
Langkah ketiga berfokus pada pengukuran dampak nyata Program MBG terhadap kesehatan dan status gizi para penerima manfaat.
“Kita sudah sepakat dengan Kepala BGN bahwa akan dilakukan analisis dan riset outcome. Data anak stunting sudah ada by name, by address,” tegas Budi.
Pemerintah akan memanfaatkan data penerima secara terintegrasi untuk memantau perkembangan kondisi anak setiap bulan melalui penimbangan rutin di posyandu.
“Jika beratnya tidak naik, kita tahu ada masalah, misalnya menunya terlalu berat karbohidrat dan kurang protein hewani, sehingga bisa diperbaiki,” lanjutnya.
Evaluasi tersebut diharapkan menjadi dasar penyempurnaan menu dan kebijakan MBG agar intervensi gizi lebih efektif.
Menkes juga mendorong optimalisasi peran Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dalam memantau pertumbuhan peserta didik secara berkala.
“Saya sudah berdiskusi agar UKS di semua sekolah bukan hanya menimbang setahun sekali, tetapi diupayakan dua kali setahun agar ada cukup waktu untuk memberikan feedback kebijakan atau intervensi program berbasis data kepada BGN,” tutur Budi.
Seluruh langkah itu ditargetkan selesai sebelum 5 Agustus, meliputi penetapan sasaran penerima, standar menu, pembukaan SPPG prioritas, serta penyusunan riset dampak bersama lembaga maupun perguruan tinggi.***
