Krisis kemanusiaan dan keamanan berskala besar pecah di Ceuta, wilayah enklave milik Spanyol di Afrika Utara. Ribuan migran asal Maroko dan wilayah Afrika Sub-Sahara secara masif menerobos masuk ke perbatasan darat tunggal Uni Eropa tersebut pada Kamis (30/7/2026).
Sebagian besar migran nekat menyeberangi lautan dengan berenang menggunakan ban pelampung, sementara ratusan lainnya membobol pagar perbatasan hanya dalam hitungan menit. Situasi yang memburuk secara mendadak memaksa Pemerintah Spanyol mengerahkan tentara dan ratusan personel polisi tambahan ke lokasi.
Televisi nasional Spanyol, TVE, melaporkan sekitar 2.000 hingga 3.000 orang berhasil menembus barikade dan menginjakkan kaki di tanah Ceuta dalam kurun waktu satu hari.
“Bentrokan sangat berat. Polisi berusaha menghentikan kami di perbatasan, tetapi tekad kami untuk sampai ke sini tidak bisa ditahan,” ungkap Jadid Zacaria, salah satu migran asal Maroko.
Kerusuhan, Kebakaran, dan Duka di Garis Perbatasan
Di kota Fnideq (sisi Maroko), petugas kepolisian setempat harus menyemprotkan meriam air (water cannon) untuk membubarkan massa yang terus merangsek maju. Ketegangan serupa membara di Melilla—enklave Spanyol lainnya—di mana tiga kendaraan dilaporkan dibakar dan bentrokan tak terhindarkan.
Tragedi tak terelakkan terjadi di tengah gelombang eksodus ini. Petugas menemukan sedikitnya sembilan jenazah di sekitar perairan Ceuta, menambah daftar panjang korban tewas yang mencapai 60 orang dalam beberapa bulan terakhir saat mencoba menyeberang.
Spanyol Mobilisasi Militer, Warga Lokal Merasa Cemas
Merespons “ledakan” arus migran tersebut, Madrid langsung menerjunkan 200 polisi khusus dan 60 personel militer dari daratan utama Spanyol. Perdana Menteri Pedro Sanchez bersama Menteri Dalam Negeri Fernando Grande-Marlaska dijadwalkan terbang langsung ke Ceuta untuk memimpin penanganan krisis.
Kondisi mencekam membuat aktivitas ekonomi di Ceuta lumpuh. Para pemilik toko memilih menutup usahanya demi keamanan.
“Saya tidak membuka toko karena situasi sangat tegang. Hal utama yang harus saya lakukan adalah melindungi bisnis dan keluarga saya,” ujar Enrique Serrano, seorang pemilik toko pakaian di Ceuta.
Tudingan Politik dan Celah Hukum Penyelundup
Eksodus massal ini memicu perdebatan politik panas di internal Spanyol. Oposisi dari Partai Rakyat (PP), Alberto Nunez Feijoo, mengecam keras situasi ini dan menyebutnya sebagai krisis keamanan nasional. Wali Kota Ceuta, Juan Jesus Vivas, bahkan mendesak agar status darurat segera ditetapkan.
Namun, Kementerian Dalam Negeri Spanyol menolak wacana status darurat dan membantah isu bahwa lonjakan ini dipicu oleh kebijakan amnesti bagi migran tanpa dokumen.
Pemerintah menegaskan, jaringan penyelundup manusia sengaja memanfaatkan celah dari putusan Mahkamah Agung Spanyol terbaru yang membatasi praktik pengembalian langsung (pushback) terhadap migran yang tercegat di laut. Celah hukum inilah yang dimanfaatkan untuk memobilisasi ribuan orang secara mendadak.
