JAKARTA – Komisi X DPR RI menegaskan akan mengawasi program revitalisasi 74 ribu satuan pendidikan pada 2026 agar tepat sasaran, dengan memprioritaskan sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

“Ya, kalau kita melihat pidato Pak Prabowo tadi bahwa revitalisasi sekolah itu dilaksanakan sampai dengan 2029. Nah, 2026 ini 74.000 sekolah akan direvitalisasi,” kata Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026), dilansir Antara.

Ia menjelaskan, program revitalisasi mencakup satuan pendidikan mulai dari anak usia dini hingga jenjang pendidikan dasar dan menengah di berbagai daerah. Menurutnya, langkah ini penting untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan.

Namun, Lalu menekankan perlunya pengawasan ketat agar pelaksanaan program tidak disalahgunakan dan benar-benar menyentuh sekolah yang paling membutuhkan. “Tentu kami di Komisi X akan mengawasi agar ini juga tidak disalahgunakan, agar tepat sasaran dan prioritas bagi daerah terdepan, tertinggal, terluar (3T) yang memang sekolahnya masih sangat membutuhkan,” ujarnya.

- Advertisement -

Selain itu, Komisi X DPR juga menunggu pemerintah menyampaikan formula peningkatan kesejahteraan guru. “Kami sangat mendukung, tetapi ada satu tadi yang sebenarnya kami tunggu di Komisi X adalah bagaimana pemerintah mengajukan formula atau skema tentang kesejahteraan guru,” katanya.

Persoalan kesejahteraan guru, lanjutnya, akan dibahas bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam rapat pembahasan pagu anggaran definitif. “Karena itu tadi tidak disebut, maka di rapat pembahasan pagu definitif, tentu kami akan bahas bersama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah,” ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keterangan pemerintah atas RUU APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan dalam Rapat Paripurna DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta.