JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mengusut tuntas jaringan tambang timah ilegal yang selama ini beroperasi di Indonesia. Perintah tegas itu disampaikan Prabowo dengan alasan mustahil ribuan tambang ilegal bisa berjalan tanpa perlindungan aparat.
Instruksi tersebut disampaikan Prabowo dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD RI, Jumat (14/8/2026). Dalam pidatonya, Prabowo mula-mula mengungkap capaian pemerintah yang telah menutup 1.000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung sepanjang tahun lalu.
Namun capaian itu justru memantik pertanyaan Prabowo mengenai keterlibatan oknum aparat. Ia menilai tidak masuk akal jika ribuan tambang ilegal tersebut dapat beroperasi tanpa sepengetahuan maupun bekingan dari pejabat TNI dan Polri di daerah.
Atas dasar itu, Prabowo secara langsung meminta Panglima TNI dan Kapolri turun tangan mengusut para pejabat yang diduga membekingi praktik pertambangan ilegal tersebut. Ia mempertanyakan fungsi jabatan dan pangkat yang diberikan negara apabila para pejabat itu tidak mampu menertibkan wilayahnya sendiri.
“Saya telah minta Panglima TNI dan Kapolri untuk usut, masa 1.000 tambang pejabat TNI dan pejabat Polri nggak tahu? Kapolri dan Panglima TNI ya, usut, untuk apa negara kasih pangkat, kasih jabatan, kepada mereka kalau gak bisa tertibkan ini,” kata Prabowo di hadapan anggota MPR dan DPR-DPD RI.
Mendengar instruksi tersebut, Panglima TNI dan Kapolri yang hadir dalam sidang langsung berdiri sebagai tanda kesiapan menindaklanjuti arahan presiden.
Prabowo menegaskan bahwa keputusannya menindak jajaran TNI dan Polri yang terlibat semata-mata demi kepentingan rakyat, bukan berdasarkan kepentingan pribadi maupun kedekatan personal. Menurutnya, seorang pemimpin sejati justru diuji lewat keberaniannya menindak anak buah sendiri, sekalipun itu perkara yang berat secara emosional.
“Pemimpin yang baik komandan yang baik adalah yang berani menertibkan anak buahnya sendiri. Kadang kita sedih, anak buah yang kita sayang, yang baru saja kita berikan bintang, naikkan pangkat harus kita tindak, tapi demi rakyat demi negara demi bangsa harus kita lakukan,” tutur Prabowo.
Presiden turut menekankan bahwa dirinya terikat sumpah jabatan yang diucapkan di hadapan DPR RI, sehingga tidak dapat membiarkan pertimbangan perasaan memengaruhi arah kebijakan negara. Ia kembali menegaskan keyakinannya bahwa ribuan tambang ilegal itu mustahil beroperasi tanpa keterlibatan oknum kepolisian maupun TNI di lapangan.
Tak Hanya Tambang, Bea Cukai dan Bakamla Juga Disorot
Selain menyoroti persoalan tambang ilegal, Prabowo juga mengingatkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa beserta jajaran Bea Cukai untuk mengusut praktik kecurangan di institusi tersebut. Peringatan serupa turut ditujukan kepada Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang dinilai belum optimal mencegah maraknya penyelundupan di wilayah perairan Indonesia.
“Tapi Menteri Keuangan usut bea cukai juga, ya kan? Bakamla tugasmu jaga itu penyelundupan, kenapa masih banyak penyelundupan di situ? Nggak ada masalah, kita bukan, kita justru menantang mereka berbuat yang terbaik,” ujar Prabowo.
Di bagian akhir pernyataannya, Prabowo mengingatkan seluruh jajarannya agar berani menegakkan kebenaran meski harus berhadapan dengan pihak internal. Ia menilai masyarakat saat ini semakin kritis dan tidak akan lagi menoleransi ketidakadilan maupun bentuk-bentuk penyelewengan yang terjadi di berbagai institusi negara.
“Mereka anak-anak kita tapi harus kita berani tegakkan kebenaran, rahmat kita tidak mau terima ketidakadilan, tidak mau lagi penyelewengan,” pungkas Prabowo.
