NTT — Usai memimpin upacara HUT ke-81 RI di Ende, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyambangi Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin (17/8/2026), untuk mempercepat pemulihan infrastruktur pascagempa bumi.
Langkah ini diambil guna memastikan pemulihan infrastruktur terdampak dapat berjalan cepat, terutama untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan memulihkan aksesibilitas wilayah. Setibanya di Nagekeo, Menteri Dody langsung menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama pemerintah daerah setempat.
Menteri Dody menegaskan bahwa kehadiran pemerintah pusat di lokasi bencana merupakan instruksi langsung dari Presiden RI. Penanganan pascabencana wajib dilakukan secara responsif tanpa penundaan.
“Arahan dari Bapak Presiden sudah sangat jelas, ketika terjadi bencana, tidak boleh dibiarkan terlalu lama. Secepat-cepatnya harus kita tangani dan kita pulihkan,” tegas Dody saat memberikan arahan dalam rapat koordinasi di Nagekeo, Senin (17/8/2026).
Pendataan Awal dan Penanganan Skala Prioritas
Untuk mempercepat langkah penanganan di lapangan, Kementerian PU menginstruksikan pemerintah daerah agar segera menyerahkan data awal lokasi dan kondisi infrastruktur yang mengalami kerusakan. Dody menjelaskan bahwa proses identifikasi awal tidak perlu menunggu data yang benar-benar final, mengingat potensi perubahan data di daerah terdampak bencana kerap terjadi.
“Untuk tahap pertama, tidak perlu terlalu detail dulu. Saya tahu data bencana pasti terus bertambah. Hari ini mungkin sekian, besok bisa bertambah lagi. Data awal saja diberikan kepada kami, kemudian tim bisa segera berkoordinasi dengan kepala daerah untuk mengecek satu per satu dan mulai bekerja,” jelasnya.
Selanjutnya, Kementerian PU akan menerjunkan tim teknis ke lapangan untuk melakukan verifikasi langsung bersama jajaran pemda. Langkah responsif ini difokuskan pada infrastruktur kritis yang menyangkut mobilitas warga dan fasilitas pelayanan publik vital.
Dody mengimbau pemerintah kabupaten untuk aktif mengusulkan titik-titik kerusakan yang membutuhkan intervensi mendesak agar dapat diselaraskan dengan program bantuan pemerintah pusat.
“Mana yang prioritas dan mana yang membutuhkan penanganan segera, itu yang kita mulai kerjakan. Kalau dari pemerintah kabupaten ada yang mau diajukan, silakan disampaikan. Pemerintah pusat memang berkewajiban membantu, dan kepala daerah juga menjadi perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah,” tambahnya.
Mobilisasi Air Bersih dan Pemulihan Akses Jalan
Sebagai bagian dari langkah tanggap darurat, Kementerian PU melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya telah mendistribusikan pasokan air bersih ke berbagai lokasi pengungsian maupun permukiman warga terdampak di Kabupaten Nagekeo.
Di saat yang sama, pemulihan konektivitas antarwilayah juga terus digenjot. Melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) NTT, Kementerian PU melakukan pemantauan ketat serta penanganan material longsor akibat guncangan gempa yang menutupi sejumlah ruas jalan nasional.
Sejumlah jalur utama yang telah ditangani dan dibersihkan guna memulihkan arus lalu lintas antara lain:
- Ruas jalan Wolowaru – Maumere
- Ruas jalan Malwatar – Batas Kota Ruteng
- Ruas jalan Aegela – Batas Kota Ende
Kementerian PU berkomitmen untuk terus menjalin koordinasi lintas instansi dengan pemerintah daerah setempat. Pemulihan sarana jalan serta penyediaan fasilitas air bersih menjadi prioritas utama saat ini, sembari menunggu hasil pendataan menyeluruh terkait kerusakan sektor permukiman dan fasilitas dasar lainnya di wilayah NTT.
