JAKARTA — Pemerintah menempatkan kualitas belanja negara sebagai salah satu fokus utama dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.
Arah kebijakan tersebut dirancang agar APBN tidak hanya menopang pertumbuhan, tetapi juga mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Plt. Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Ferry Ardiyanto menyampaikan komitmen itu dalam konferensi pers, Rabu (19/8).
“Kami dari pemerintah selalu menjaga APBN agar prudent dan sustainable. Jadi beberapa hal, terkait dengan optimalisasi pendapatan, kemudian belanja yang berkualitas, diarahkan untuk APBN yang sehat, kredibel, dan berkelanjutan,” jelas Ferry dalam konferensi pers, Rabu (19/8).
Dalam RAPBN 2027, pemerintah merancang belanja negara sebesar Rp4.097,2 triliun.
Nominal tersebut meningkat 3,9 persen dibandingkan outlook APBN 2026 yang diproyeksikan mencapai Rp3.942,5 triliun.
Kenaikan anggaran diarahkan untuk mendukung delapan Program Kerja Prioritas Nasional atau PKPN yang menjadi agenda utama pemerintah.
Delapan prioritas itu meliputi pangan, energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi, infrastruktur, ekonomi rakyat, serta pengentasan kemiskinan.
Pemerintah juga mengarahkan belanja untuk memperbaiki pelayanan publik, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan mempertahankan daya beli masyarakat.
Sektor pendidikan mendapat perhatian besar dengan rencana anggaran mencapai Rp820,9 triliun dalam RAPBN 2027.
Alokasi pendidikan tersebut setara sekitar 20,03 persen dari rencana anggaran pemerintah dalam RAPBN 2027.
Dana itu antara lain akan menopang KIP Kuliah, Program Indonesia Pintar atau PIP, serta renovasi berbagai fasilitas sekolah dan madrasah.
Sementara itu, pemerintah menyiapkan Rp549,9 triliun untuk kebijakan perlindungan sosial pada 2027.
Anggaran perlindungan sosial tersebut mencakup sejumlah program, termasuk PKH, bantuan pangan, atensi sosial, dan penanganan bencana.
Kebijakan tersebut menunjukkan fungsi APBN sebagai penggerak ekonomi sekaligus pelindung masyarakat ketika menghadapi tekanan dari luar.
“Seperti disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa APBN 2027 didesain tetap ekspansif, secara kolaboratif, terukur, dan terarah untuk mendorong ekonomi yang tumbuh lebih tinggi dan kesejahteraan yang lebih cepat,” jelasnya.
Pemerintah berharap peningkatan kualitas belanja negara dapat memberikan dampak nyata terhadap berbagai indikator kesejahteraan masyarakat.
Dalam RAPBN 2027, tingkat kemiskinan ditargetkan berada pada rentang 6 hingga 6,5 persen.
Pemerintah juga menetapkan sasaran rasio gini sebesar 0,362 hingga 0,367 untuk menjaga pemerataan hasil pembangunan.
Target lainnya adalah membawa tingkat kemiskinan ekstrem hingga mencapai nol persen pada 2027.
“Kami juga berharap tingkat pengangguran terbuka menurun, indeks modal manusia meningkat, indeks kesejahteraan petani, proporsi penciptaan lapangan kerja formal, dan indeks kualitas lingkungan hidup meningkat,” imbuh dia.
Di sisi fiskal, peningkatan belanja tetap disertai pengendalian agar kondisi keuangan negara tetap sehat dan berkelanjutan.
Pemerintah menargetkan defisit RAPBN 2027 sebesar Rp671,2 triliun atau 2,40 persen terhadap Produk Domestik Bruto.
Target tersebut lebih rendah dibandingkan outlook defisit APBN 2026 yang diperkirakan mencapai 2,85 persen terhadap PDB.
Untuk membiayai defisit, pemerintah menekankan strategi pembiayaan yang terukur, hati-hati, dan tidak mengganggu kesinambungan fiskal.
Diversifikasi sumber pembiayaan dan pengelolaan utang berkelanjutan menjadi bagian penting dari strategi tersebut.
“Kami berharap pembiayaan defisit anggaran ini akan dilakukan secara prudent, inovatif, dan berkelanjutan melalui pengeluaran utang yang hati-hati,” katanya.
Dengan rancangan tersebut, RAPBN 2027 diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara ekspansi ekonomi, perlindungan sosial, dan disiplin fiskal.***
