JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah menangani 1.229 lokasi terdampak kekeringan di berbagai wilayah Indonesia hingga 21 Agustus 2026. Penanganan tersebut mencakup kebutuhan air untuk pertanian dan permukiman hingga upaya menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.072 lokasi telah selesai ditangani, sedangkan 157 lokasi lainnya masih dalam proses. Upaya tersebut memberikan manfaat bagi sekitar 41.252 hektare lahan sawah serta memenuhi kebutuhan air bersih untuk 616.033 jiwa.
Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa ketersediaan air menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga keberlanjutan pembangunan, terutama di sektor pertanian yang sangat bergantung pada kepastian pasokan air.
“Layanan air yang berkualitas merupakan tulang punggung pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan, terutama bagi wilayah yang menghadapi keterbatasan sumber daya air dan dampak perubahan iklim,” kata Dody.
Berdasarkan rekapitulasi Kementerian PU, penanganan kekeringan tersebar pada 157 lokasi sawah, 931 lokasi permukiman, dan 141 lokasi yang berkaitan dengan karhutla.
Untuk sektor pertanian, pemerintah melakukan sejumlah langkah guna mempertahankan produktivitas lahan di tengah keterbatasan pasokan air. Penanganan dilakukan antara lain melalui pemompaan air dari sungai ke areal persawahan, normalisasi saluran irigasi, pembangunan saluran darurat, serta optimalisasi jaringan air yang tersedia.
Dari 157 lokasi sawah yang mendapatkan penanganan, sebanyak 124 lokasi telah dinyatakan selesai. Pemompaan air dari sungai menjadi salah satu metode yang paling banyak digunakan, yakni diterapkan di 69 lokasi atau sekitar 43,9 persen dari total penanganan sektor pertanian.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kebutuhan air tetap tersedia bagi lahan pertanian yang terdampak kekeringan. Dengan dukungan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya air, lahan sawah yang terancam kekurangan pasokan air dapat tetap memperoleh suplai untuk mendukung kegiatan pertanian.
Sementara itu, penanganan di kawasan permukiman lebih banyak diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Dari 931 lokasi yang ditangani, sebanyak 811 lokasi telah selesai.
Distribusi air bersih menjadi bentuk penanganan paling dominan di kawasan permukiman. Kegiatan tersebut telah dilakukan di 902 lokasi atau sekitar 96,9 persen dari total penanganan kekeringan pada sektor tersebut.
Selain sektor pertanian dan permukiman, Kementerian PU juga menangani wilayah yang menghadapi ancaman karhutla. Dari 141 lokasi yang tercatat mendapatkan penanganan, sebanyak 137 lokasi telah selesai melalui upaya pemadaman titik api.
Jika dilihat berdasarkan wilayah, Pulau Jawa menjadi kawasan dengan cakupan penanganan kekeringan terbesar, yakni mencapai 728 lokasi. Penanganan di wilayah tersebut turut memberikan manfaat bagi 26.346 hektare lahan sawah dan pelayanan air bersih kepada 533.604 jiwa.
Besarnya cakupan penanganan di Jawa menunjukkan bahwa persoalan kekeringan tidak hanya berdampak pada sektor pertanian, tetapi juga menyentuh kebutuhan dasar masyarakat terhadap air bersih. Karena itu, penanganan dilakukan dengan menyesuaikan kebutuhan di masing-masing lokasi, baik melalui dukungan jaringan air maupun distribusi langsung kepada masyarakat.
Kementerian PU menyatakan akan terus mengerahkan sumber daya dan infrastruktur yang tersedia untuk menghadapi dampak kekeringan. Langkah tersebut diarahkan untuk menjaga ketersediaan air bagi masyarakat sekaligus melindungi lahan pertanian agar produktivitas pangan tetap terjaga.
Upaya penanganan tersebut juga sejalan dengan Sasaran Utama PU 608, yang menempatkan pembangunan infrastruktur pada orientasi manfaat nyata bagi masyarakat serta dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi.
