BANDA ACEH — Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) menginstruksikan Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Aceh mempercepat penanganan sektor pertanian yang terdampak bencana hidrometeorologi, termasuk sekitar 16.276 hektare sawah yang mengalami kerusakan berat.
Arahan tersebut disampaikan Mualem kepada Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Distanbun Aceh, Dr Azanuddin Kurnia, untuk memastikan program pemulihan pertanian berjalan dengan melibatkan seluruh sumber daya dan pihak terkait.
“Kerahkan semua sumber daya yang ada, bangun kolaborasi dengan para pihak terutama kepada dinas kabupaten/kota, TNI, dan kelompok tani,” kata Mualem melalui Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, di Banda Aceh, Kamis (3/9/2026).
Menurut Nurlis, Mualem juga meminta Distanbun memperkuat koordinasi dengan Kementerian Pertanian (Kementan), terutama dalam pelaksanaan berbagai program pertanian yang difasilitasi pemerintah pusat di Aceh.
Arahan itu disampaikan setelah Mualem menerima laporan Azanuddin terkait perkembangan pemulihan sektor pertanian dan perkebunan Aceh pascabencana di ruang kerja Gubernur Aceh pada Rabu (2/9/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Azanuddin memaparkan kondisi pertanian, termasuk perkembangan penanganan lahan sawah yang terdampak bencana. Hingga 1 September 2026, serapan anggaran untuk program terkait telah mencapai sekitar 53 persen.
Nurlis mengatakan Mualem meminta seluruh kegiatan yang difasilitasi Kementan untuk tahun anggaran 2026 dapat diselesaikan. Pelaksanaan di lapangan juga diminta tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku.
“Pak Gubernur berharap semua yang difasilitasi Kementan untuk 2026 bisa selesai semua. Beliau mengimbau kepada kelompok tani dan TNI serta para pihak yang mendapatkan kegiatan ini agar benar-benar melaksanakannya sesuai aturan,” ujar Nurlis.
Percepatan Penanganan Sawah Rusak Berat
Salah satu perhatian utama dalam arahan tersebut adalah penanganan sekitar 16.276 hektare sawah yang mengalami kerusakan berat dan hingga kini belum mendapat penanganan.
Mualem meminta Distanbun tetap melanjutkan seluruh rencana penanganan yang telah disusun. Pemerintah Aceh juga diarahkan segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mempercepat proses pemulihan lahan.
“Gubernur mengarahkan Plt. Kadistanbun agar Pemerintah Aceh mengirim surat kepada Mentan dan Menteri ATR/BPN untuk proses percepatan,” kata Nurlis.
Kepada Menteri Pertanian, Mualem meminta dilakukan kajian cepat mengenai kebutuhan biaya penanganan per hektare. Perhitungan tersebut dinilai diperlukan untuk mempermudah tahapan survei investigasi dan desain sebelum pekerjaan fisik dilakukan.
Sementara kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Mualem meminta dukungan untuk mengidentifikasi dan memetakan batas lahan yang terdampak.
Langkah tersebut dinilai penting karena kerusakan akibat bencana menyebabkan batas sejumlah lahan sawah tidak lagi terlihat dengan jelas.
Menurut Nurlis, secara umum Mualem menilai paparan Distanbun menjadi bagian dari upaya mempercepat proses pemulihan sawah rusak berat di Aceh.
Alat Pertanian Diminta Tidak Sekadar Jadi Pajangan
Selain persoalan lahan, Mualem turut menyoroti bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) dari Kementan yang disalurkan ke kabupaten/kota di Aceh.
Gubernur meminta bantuan tersebut benar-benar digunakan untuk menunjang aktivitas petani sekaligus mendukung ketahanan dan swasembada pangan.
“Jangan hanya dijadikan pajangan, tapi manfaatkan untuk mendukung semua pekerjaan para petani. Kelola dengan baik,” ujar Nurlis menyampaikan pesan Mualem.
Mualem juga meminta bantuan benih dan bibit yang saat ini masih dalam proses distribusi dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mempercepat pemulihan sektor pertanian dan perkebunan.
Bantuan tersebut mencakup benih dan bibit padi, jagung, kopi, kakao, kelapa, serta karet.
“Manfaatkan sebaik mungkin agar kita bisa kembali seperti sediakala bahkan kalau bisa lebih baik dari sebelumnya,” kata Nurlis.
40.852 Hektare Sawah Rusak Ringan & Sedang
Sementara itu, Azanuddin menyampaikan pihaknya optimistis penanganan sekitar 40.852 hektare sawah yang mengalami kerusakan ringan dan sedang dapat diselesaikan pada tahun ini, termasuk sejumlah kegiatan pendukungnya.
Ia meminta jajaran dinas pertanian di kabupaten dan kota terus mengawal serta mengawasi pekerjaan yang berlangsung di lapangan.
“Kami meminta kawan-kawan dinas kabupaten/kota terus mengawal dan mengawasi pekerjaan di lapangan,” kata Azanuddin.
Untuk pekerjaan yang ditangani langsung oleh Kementan, Azanuddin meminta pemerintah kabupaten/kota yang belum menyelesaikan proses calon petani dan calon lokasi (CPCL) segera mempercepatnya.
Namun, percepatan tersebut tetap harus dilakukan dengan memenuhi kriteria serta ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Azanuddin sebelumnya juga menyampaikan sejumlah strategi untuk menangani sawah yang mengalami kerusakan berat. Strategi tersebut mencakup pemanfaatan lumpur di lahan sebagai bahan galian C untuk berbagai proyek pemerintah maupun kebutuhan lainnya.
Strategi lainnya adalah menanam tanaman berumur pendek yang sesuai dengan kondisi lahan. Material yang ada juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku bata ringan atau bata merah.
Adapun langkah terakhir berupa rehabilitasi sawah rusak berat untuk mengembalikan kondisi lahan agar dapat kembali berfungsi seperti sebelum bencana.
