Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, membenarkan rencana kepindahan markas BGN dari kawasan Kebon Sirih ke Gedung Graha Merah Putih (GMP) milik PT Telkom Indonesia di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI, Sudaryono mengungkapkan bahwa pihaknya saat ini tengah mematangkan skema koordinasi bersama Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).
“Betul, ini sedang kami koordinasikan dengan Danantara. Dalam waktu dekat, Badan Gizi Nasional akan menduduki Gedung Graha Merah Putih yang saat ini menampung operasional Telkom. InsyaAllah dalam satu hingga dua bulan ke depan proses kepindahan kantor ini selesai,” terang Sudaryono di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (3/9/2026).
Mengenai nasib para pegawai Telkom yang saat ini beraktivitas di gedung tersebut, Sudaryono memastikan mereka akan digeser ke area kerja di sekitarnya.
“Para pegawai Telkom yang sebelumnya menempati Graha Merah Putih akan dipindahkan ke gedung Telkom di sebelahnya yang berukuran lebih tinggi,” lanjutnya.
Telkom Tegaskan Bagian dari Efisiensi dan Optimalisasi Aset
Merespons kepindahan lembaga pemerintah tersebut, Direktur Utama PT Telkom Landmark Tower (TLT), Suratman, menjelaskan bahwa penataan ruang kerja ini merupakan langkah strategis perusahaan dalam mengoptimalkan nilai ekonomi aset-aset properti di lingkungan TelkomGroup.
Suratman menegaskan bahwa konsolidasi ini telah direncanakan secara terukur dan tidak akan mengganggu performa bisnis maupun pelayanan publik perusahaannya.
“Kegiatan ini merupakan bagian dari program konsolidasi dan efisiensi ruang kerja yang sudah berjalan di lingkungan TelkomGroup. Kami memastikan seluruh proses perencanaan hingga eksekusinya tidak akan mengganggu kelancaran operasional layanan kepada pelanggan, serta tidak berdampak pada hubungan kerja karyawan,” tutur Suratman dalam keterangan resminya, Kamis (3/9/2026).
Pihak manajemen TLT juga menjamin kepastian operasional bagi para penyewa (tenant) yang ada di area gedung Telkom. Seluruh skema kerja sama dengan instansi pemerintah dipastikan berjalan secara transparan, tertib, dan patuh pada prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance).
