JAKARTA — Hilang kontaknya KM Virgo Transport 8 yang melayani rute Surabaya–Banjarmasin dan membawa 243 penumpang mendapat perhatian dari Komisi V DPR RI. Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda meminta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem keselamatan transportasi laut.
KMP Virgo Transport 8 dilaporkan hilang kontak pada Minggu (13/9/2026). Insiden tersebut menambah catatan kecelakaan transportasi laut yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir.
Syaiful Huda mengatakan keselamatan pelayaran perlu menjadi perhatian bersama, terutama dalam hal pengawasan dan penerapan aturan di lapangan. Menurutnya, rangkaian kecelakaan kapal yang terjadi sebelumnya perlu menjadi bahan evaluasi agar langkah pencegahan dapat dilakukan lebih optimal.
“Kita tidak boleh lagi menganggap musibah di laut sebagai sekadar ‘takdir’ atau faktor cuaca semata. Ini adalah akumulasi dari kelalaian sistemik dan lemahnya pengawasan. Saya mendesak Kemenhub untuk mengambil kebijakan radikal, bukan lagi sekadar teguran administratif atau inspeksi reaktif pasca-kejadian,” tegas Syaiful Huda dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu (13/9/2026).
Dalam beberapa bulan terakhir, sejumlah kapal juga tercatat mengalami kecelakaan, di antaranya KMP Mutiara Sentosa II, KM Prince Soya, KMP Putri Yasmin, dan KM Nurul Salsa. Insiden-insiden tersebut menimbulkan kerugian materiil serta korban jiwa.
Huda menilai berbagai kejadian tersebut perlu diikuti dengan evaluasi terhadap tata kelola keselamatan pelayaran. Ia berharap pemerintah dapat memperkuat pengawasan dan memastikan seluruh ketentuan keselamatan diterapkan secara konsisten.
Selain aspek pengawasan, Huda turut menyoroti penerapan sanksi terhadap operator pelayaran yang terbukti melanggar ketentuan keselamatan. Menurutnya, langkah penegakan aturan perlu dilakukan secara tegas dan proporsional agar standar keselamatan pelayaran dapat dipenuhi.
Ia juga menaruh perhatian pada kelaiklautan kapal atau *seaworthiness* serta pengawasan terhadap manifes penumpang. Kedua aspek tersebut dinilai penting untuk memastikan operasional kapal dan data penumpang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Komisi V DPR RI selanjutnya berencana meminta penjelasan dari pihak-pihak terkait mengenai insiden KMP Virgo Transport 8.
“Kami akan segera memanggil pihak Kementerian Perhubungan, Otoritas Pelabuhan (Syahbandar), serta operator terkait untuk meminta pertanggungjawaban penuh atas insiden KMP Virgo Transport 8,” ujar politikus PKB tersebut.
Untuk memperkuat keselamatan pelayaran, Huda mengusulkan sejumlah langkah yang dapat menjadi bahan perhatian pemerintah. Salah satunya adalah menghentikan sementara operasional kapal yang belum memenuhi standar keselamatan, khususnya pada rute penyeberangan dengan jumlah penumpang tinggi.
Ia juga mendorong pemberian sanksi tegas terhadap perusahaan pelayaran yang terbukti melakukan pelanggaran, termasuk terkait kapasitas muatan atau overloading dan pemalsuan manifes. Penindakan juga dinilai perlu dilakukan terhadap oknum regulator apabila ditemukan adanya pelanggaran.
Selain itu, Huda mengusulkan integrasi sistem perizinan berlayar dengan data kependudukan secara real-time. Sistem tersebut diharapkan dapat membantu memastikan kesesuaian dan akurasi data penumpang yang tercatat dalam manifes kapal.
Sementara itu, terkait penanganan KMP Virgo Transport 8, Huda mendorong Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) mengerahkan seluruh sumber daya yang tersedia untuk mendukung proses pencarian dan penyelamatan.
Ia juga meminta agar keluarga korban mendapatkan perhatian, termasuk pendampingan psikologis serta pemenuhan hak kompensasi.
“Kami mendengar jika saat ini tim Basarnas dan stakeholder terkait telah turun lapangan memaksimalkan pencarian korban. Kami berharap proses pencarian dan penyelamatan ini berlangsung optimal,” pungkasnya.
