JAKARTA — Menteri Keuangan Suahasil Nazara tengah mengevaluasi kebijakan rotasi ratusan pejabat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang dilakukan pada masa kepemimpinan Purbaya Yudhi Sadewa. Evaluasi dilakukan setelah muncul persoalan terkait sejumlah nama pejabat yang disebut masuk dalam daftar rotasi tanpa mengikuti proses assessment dan talent management.
Suahasil mengatakan pimpinan Kemenkeu masih mengumpulkan masukan dari seluruh unit eselon I sebelum menentukan langkah terhadap kebijakan tersebut. Menurut dia, setiap pengangkatan maupun pergeseran pejabat harus mengikuti mekanisme dan jenjang yang berlaku di lingkungan kementerian.
“Saya masih mencoba menunggu dari teman-teman seluruh unit eselon I, karena yang namanya penunjukan pejabat itu ada jenjang-jenjangnya,” kata Suahasil saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (16/9/2026).
Pernyataan itu disampaikan di tengah permintaan penundaan hingga pembatalan rotasi dari Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Bimo Wijayanto dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Keduanya mempersoalkan munculnya sejumlah nama dalam daftar akhir rotasi yang dinilai tidak melalui mekanisme yang semestinya.
Suahasil menegaskan, proses evaluasi diperlukan agar setiap keputusan terkait penempatan pejabat tetap berada dalam koridor tata kelola organisasi. Ia juga memastikan koordinasi antarunit di lingkungan Kemenkeu menjadi bagian yang diperhatikan dalam proses tersebut.
“Jadi ini yang sedang kita pastikan dan akan kita pastikan, bahwa sinergi dari Kementerian Keuangan itu terjadi dengan baik,” ujarnya.
Suahasil belum memastikan apakah seluruh keputusan rotasi tersebut akan dibatalkan atau hanya dilakukan penyesuaian terhadap sebagian nama. Ia mengatakan pihaknya masih melihat secara menyeluruh proses yang telah berlangsung, termasuk teknis pelantikan para pejabat.
“Kita nanti melihat dulu ya, apa yang sudah dilakukan kemarin. Karena kan kalau seperti pelantikan itu ada juga pelantikan yang hybrid. Ada yang waktu itu hadir langsung, sehingga ini nanti jadi kombinasi yang keseluruhan,” ucapnya.
Rotasi Ratusan Pejabat
Sebelumnya, Kemenkeu melakukan perombakan besar-besaran terhadap pejabat di lingkungan kementerian pada Kamis, 10 September 2026. Rotasi tersebut mencakup berbagai jenjang jabatan, mulai dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional hingga sejumlah unit organisasi non-eselon.
Pergeseran pejabat dalam jumlah besar itu terutama terjadi di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).
Namun, kebijakan tersebut kemudian mendapat respons dari internal Kemenkeu. Bimo Wijayanto mengungkapkan bahwa rotasi pada dasarnya merupakan bagian dari kebutuhan internal DJP. Persoalan muncul setelah daftar akhir rotasi memuat sejumlah nama yang disebut tidak mengikuti proses assessment maupun talent management.
“Itu kan usulan kita, rotasi. Cuma memang ada beberapa yang nama-nama ajaib yang tidak ikut proses assessment, talent management. Kemudian itu yang membuat saya dan Dirjen Bea Cukai meminta untuk ditunda dahulu, dibatalkan,” kata Bimo di kantor pusat DJP, Rabu.
Menurut Bimo, persoalan tersebut bukan sekadar menyangkut perpindahan pejabat, tetapi juga berkaitan dengan penerapan sistem pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan Kemenkeu.
Ia menilai pegawai yang telah mengikuti tahapan assessment, ujian, dan talent management dapat terdampak apabila terdapat nama yang masuk melalui mekanisme berbeda.
“Karena sinyalnya tidak bagus bagi pasukan yang lain, yang sudah susah payah ikut assessment, ikut ujian, dan ikut talent management,” tegas Bimo.
Pejabat yang Tak Ikut Assessment Dikaji
Bimo mengatakan langkah penertiban akan dilakukan terhadap pejabat yang terbukti masuk dalam daftar rotasi tanpa melalui tahapan yang ditentukan. Mereka disebut akan ditarik dari daftar rotasi dan dikembalikan ke posisi sebelumnya sembari menunggu keputusan lebih lanjut dari Menteri Keuangan.
Langkah tersebut, kata Bimo, sejalan dengan komitmen Suahasil untuk menjalankan sistem talent management sekaligus melanjutkan reformasi birokrasi di lingkungan Kemenkeu.
“Pak Suahasil menyatakan komitmennya untuk melaksanakan talent management dan melaksanakan bureaucracy reform dengan sebaik-baiknya,” ujar Bimo.
Sementara itu, evaluasi atas rotasi ratusan pejabat tersebut masih berlangsung di tingkat pimpinan Kemenkeu. Keputusan mengenai apakah rotasi akan diperbaiki sebagian atau dibatalkan secara keseluruhan masih menunggu hasil kajian dan keputusan akhir pimpinan kementerian.
