TEHERAN, IRAN — Iran menyatakan Selat Hormuz belum akan dibuka kembali selama Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu masih berkuasa. Pernyataan tersebut disampaikan penasihat politik Pemimpin Tertinggi Iran, Mohammad Baqer Zolqadr, di tengah konflik yang masih berlangsung antara Teheran, Washington, dan Tel Aviv.
Zolqadr menyampaikan sikap tersebut pada Kamis (17/9). Seperti dilaporkan media Iran, ia menegaskan pembukaan kembali jalur pelayaran strategis itu dikaitkan dengan berakhirnya kekuasaan Trump dan Netanyahu.
“Para pejuang kami tidak akan membuka Selat Hormuz sampai Trump yang kriminal dan Netanyahu yang haus darah diturunkan dari kursi kekuasaan mereka. Ini merupakan tahap pertama pembalasan bangsa Iran,” kata Zolqadr.
Pernyataan itu menambah ketidakpastian mengenai kapan lalu lintas pelayaran di Selat Hormuz dapat kembali normal. Reuters melaporkan pada 17 September bahwa hanya tiga kapal komersial tercatat melintasi selat tersebut pada Rabu, jauh di bawah rata-rata 10 hari yang mencapai sekitar 17 kapal per hari.
Selat Hormuz memiliki posisi penting dalam perdagangan energi dunia. Jalur sempit yang menghubungkan Teluk Persia dengan Teluk Oman tersebut menjadi rute utama bagi pengiriman minyak dan gas dari kawasan Teluk menuju pasar internasional.
Konflik Berawal dari Serangan 28 Februari
Ketegangan Iran dengan Amerika Serikat dan Israel meningkat setelah serangan pada 28 Februari. Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap sejumlah sasaran di Iran, yang kemudian dibalas Teheran dengan serangan terhadap target Israel dan sejumlah fasilitas yang berkaitan dengan kepentingan Amerika Serikat di kawasan.
Upaya diplomasi sempat dilakukan untuk meredakan konflik. Namun, kesepakatan yang dicapai pada Juni tidak mampu menghentikan ketegangan secara berkelanjutan.
Reuters melaporkan bahwa perang yang dimulai pada 28 Februari masih berlangsung hingga September, sementara pembicaraan antara Washington dan Teheran kembali menghadapi ketidakpastian.
Dalam perkembangan terbaru, China juga mendorong Iran dan Amerika Serikat menahan diri serta kembali pada kesepakatan sementara yang dicapai pada Juni. Menteri Luar Negeri China Wang Yi secara khusus menyerukan pembukaan kembali Selat Hormuz karena penting bagi transportasi energi dan rantai pasok global.
Lalu Lintas Kapal di Hormuz Anjlok
Dampak konflik terlihat dari merosotnya aktivitas pelayaran di Selat Hormuz. Selain hanya tiga kapal yang tercatat melintas pada 17 September, sebagian kapal disebut menggunakan rute yang tidak terdeteksi sistem pelacakan untuk menghindari risiko keamanan.
Sehari setelahnya, data awal Kpler yang dikutip Reuters menunjukkan empat kapal komoditas melintasi Selat Hormuz. Angka tersebut tetap jauh di bawah rata-rata 10 hari sebanyak 16 kapal. Tiga kapal LNG juga kembali terlihat di luar selat setelah beberapa hari sebelumnya aktivitas pelayaran sangat terbatas.
Gangguan tersebut turut menekan pasar energi dunia. Harga minyak Brent pada 17 September ditutup di level USD104,82 per barel, sementara West Texas Intermediate berada di USD101,91 per barel. Reuters mencatat harga minyak masih berada di atas USD100 per barel di tengah kekhawatiran terhadap gangguan pasokan energi akibat konflik di Timur Tengah.
Iran sebelumnya juga menyatakan pembukaan Selat Hormuz bergantung pada terpenuhinya sejumlah tuntutan terhadap Amerika Serikat. Dengan pernyataan terbaru Zolqadr, isu pembukaan jalur tersebut kembali dikaitkan secara langsung dengan keberadaan Trump dan Netanyahu di pemerintahan.
Meski demikian, pernyataan Zolqadr belum dengan sendirinya menunjukkan bahwa tuntutan tersebut merupakan posisi resmi baru pemerintah Iran dalam proses negosiasi. Sejumlah laporan menyebut pernyataan itu disampaikan dalam kapasitas politiknya sebagai penasihat Pemimpin Tertinggi Iran.
Sementara itu, aktivitas pelayaran di kawasan masih menjadi perhatian karena gangguan di Selat Hormuz berlangsung bersamaan dengan meningkatnya ketegangan di jalur Laut Merah. Kondisi tersebut membuat risiko terhadap kelancaran pasokan energi global tetap menjadi salah satu dampak utama dari konflik yang belum sepenuhnya berakhir.
