JAKARTA— Program gentengisasi pemerintah mulai menciptakan peluang pasar baru bagi UMKM pengrajin genteng di Jawa Barat.
Kebutuhan dalam program perumahan membuat pengrajin lokal berpeluang meningkatkan produksi sekaligus memperluas penjualan.
Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan Jawa Barat didorong menjadi pusat produksi genteng, bukan sekadar daerah penerima produk.
“Kita mau mendukung UMKM, tapi dengan cara mendidik kualitasnya juga harus bagus. Karena nanti ini kan dipakai oleh rakyat,” ungkap Ara usai rapat bersama Menteri Dalam Negeri dan Pemerintah Jawa Barat tentang gentengisasi di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa, 29 September 2026.
Pemerintah mensyaratkan peningkatan mutu produk agar genteng yang dipasok UMKM memenuhi standar keselamatan dan kualitas.
“Jadi mereka bukan hanya dikasih pekerjaan tanpa standar, mereka lolos dulu kan, baru kita kasih kerjaan. Memberdayakan UMKM tapi kualitasnya di-upgrade dulu, ditingkatkan,” ujarnya.
Purwakarta dijadwalkan mengirim 500 ribu genteng pada 2 Oktober 2026 dengan dukungan 125 truk untuk memenuhi kebutuhan program.
Pengiriman tersebut melibatkan 14 pengrajin lokal, dengan empat di antaranya telah mengantongi sertifikasi SNI dan 10 lainnya lolos uji keandalan.
Sementara Majalengka menyiapkan 2,4 juta genteng yang akan dikirim menggunakan 600 truk mulai 8 November 2026.
Di Majalengka, 34 pengrajin telah memiliki sertifikasi SNI, sedangkan 11 pengrajin lainnya masih menjalani proses pemenuhan persyaratan.
Besarnya kebutuhan terlihat dari program bedah rumah yang mencakup sekitar 50 ribu rumah di Jawa Barat.
Setiap rumah diperkirakan membutuhkan sekitar 300 genteng, sehingga total kebutuhan mencapai sekitar 15 juta genteng.
“Kalau 300 genteng saja dikali 50.000 rumah, itu sekitar 15 juta genteng. Kalau tadi satu genteng harganya Rp2.500, berarti Rp2.500 dikali 15 juta genteng, itu sama dengan Rp37 miliar,” katanya.
Sekda Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan pendampingan terhadap pengrajin telah dilakukan selama enam bulan untuk mengejar pemenuhan standar.
“Karena potensinya ada 15 juta genteng hanya untuk BSPS, belum FLPP. Berarti ada puluhan juta yang bisa dimanfaatkan oleh UMKM,” ujarnya.
Pemerintah Jawa Barat selanjutnya menyiapkan ekosistem yang menghubungkan kapasitas produksi UMKM dengan kebutuhan pasar secara langsung.
“Rencananya berikutnya kami akan dorong dalam format ekosistem, sehingga supply-demand bisa bertautan secara langsung. InsyaAllah putaran berikutnya bisa berjalan secara terstruktur, sistemik, dan masif untuk UMKM kita,” kata Sekda Jabar tersebut.
Program gentengisasi sekaligus membuka ruang bagi UMKM Jawa Barat untuk meningkatkan kapasitas produksi, sertifikasi, dan akses pasar.***
