JAKARTA – Pemerintah mengklaim penyederhanaan regulasi ikut mempercepat produksi pangan nasional hingga Indonesia mampu menghentikan impor tujuh komoditas pangan utama.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan penyederhanaan aturan menjadi salah satu kunci mempercepat target swasembada pangan.
Menurut Zulhas, tugas kementeriannya memastikan berbagai program pangan berjalan sekaligus menyelesaikan hambatan koordinasi antarlembaga.
“Menko Pangan itu tugasnya mengawal dan memastikan program ini berhasil, itu tugas saya. Oleh karena itu banyak bottlenecking antara pemerintah daerah pusat atau antarkementerian itu,” kata Zulhas.
Salah satu regulasi yang disederhanakan menyangkut distribusi pupuk yang sebelumnya dinilai terlalu rumit bagi petani.
Zulhas menyebut terdapat 145 aturan terkait pupuk yang membuat penyerapan di tingkat petani belum optimal.
“Misalnya saya ambil contoh, kenapa kita bisa cepat swasembada pangan?. Wah, pupuk, kita lihat paparan pupuk, ruwet aturannya, yang terserap cuma terserap 6 juta ton di 2024,” ucapnya.
Setelah dievaluasi, pemerintah memangkas 145 aturan tersebut hingga tersisa hanya tiga ketentuan utama.
“Kita pelajari ada 145 aturan, saya rapat di sini, tiga kali rapat, putus. Dari 145 aturan kita ubah menjadi tiga, tinggal tiga,” ujar Zulhas.
Kebijakan itu disebut berdampak langsung terhadap penyerapan pupuk yang meningkat dari enam juta ton pada 2024 menjadi 9,5 juta ton pada 2025.
“Pupuk dari 6 juta menjadi terserap di 2025 9,5 juta. Apa yang terjadi, produksi naik,” ucap Zulhas.
Pemerintah juga menyederhanakan aturan pembangunan dan perbaikan jaringan irigasi untuk mempercepat dukungan terhadap produksi pertanian.
Sebelumnya, pembangunan irigasi menghadapi kendala pembagian kewenangan antara pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi.
Melalui perubahan Peraturan Presiden, pemerintah pusat kini memiliki ruang lebih besar untuk turun langsung menangani pembangunan dan perbaikan irigasi.
Kebijakan tersebut diarahkan untuk mempercepat peningkatan produktivitas pertanian dan memperkuat ketahanan pangan nasional.
Selain pupuk dan irigasi, pemerintah mengubah kebijakan harga pembelian gabah yang diterima petani.
Harga gabah yang sebelumnya Rp5.500 per kilogram dengan persyaratan kadar air 14 persen dinaikkan menjadi Rp6.500 tanpa persyaratan kualitas tersebut.
“Begitu juga harga gabah, dari Rp 5.500 kadar air 14, kita ubah menjadi harga Rp 6.500 any quality, nggak pakai kadar air. Petani harganya bagus, nggak repot, sehingga dia nanam padinya bagus, naik produksi,” kata Zulhas.
Menurut pemerintah, kombinasi kebijakan tersebut turut mendorong peningkatan produksi beras nasional sepanjang 2025.
“Tahun 2025 kita surplus 4,2 juta, tahun 2024 kita impor 4,5 juta,” ujarnya.
Pemerintah juga menempatkan desa sebagai bagian penting dalam strategi memperkuat ketahanan pangan sekaligus pemerataan ekonomi.
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto mengatakan pembangunan ekonomi harus dimulai dari desa agar manfaat pertumbuhan lebih merata.
“Zaman Pak Prabowo ini kan ada Asta Cita keenam tentang desa kan, membangun dari desa dan dari bawah. Ini dua kunci nih, pemerataan ekonomi sekaligus pemberantasan kemiskinan,” kata Yandri.
Menurut Yandri, penguatan ekonomi desa juga diperlukan untuk mengurangi arus urbanisasi akibat terbatasnya peluang ekonomi di wilayah pedesaan.
Dengan penguatan desa, pemerintah berharap potensi ekonomi lokal dapat berkembang sekaligus menjadi penopang ketahanan pangan dari tingkat bawah.***
