Presiden RI Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh jajaran kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk mengerahkan seluruh sumber daya guna mempercepat pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Langkah tegas ini diambil untuk mencegah perluasan area terbakar di sejumlah wilayah rawan.
Instruksi intensif tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memimpin Rapat Terbatas (Ratas) penanganan karhutla secara hibrida dari Istana Merdeka, Jakarta, Senin (12/10/2026).
Rapat krusial tersebut dihadiri langsung oleh Gubernur Sumatera Selatan dan Kalimantan Tengah, serta Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) dan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) dari kedua wilayah tersebut.
Fokus Utama Kalteng dan Sumsel, 639 Hektare Lahan Digempur
Berdasarkan laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), saat ini masih terdapat sekitar 639 hektare lahan di enam provinsi prioritas yang dalam proses pemadaman aktif. Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan ditetapkan sebagai dua titik fokus penanganan utama.
Untuk mengejar efektivitas pemadaman, pemerintah menggencarkan operasi pertempuran darat yang ditopang oleh kekuatan besar pasukan gabungan.
Lebih dari 60.177 personel gabungan TNI, Polri, BPBD, dan relawan diterjunkan di jalur darat. Operasi darat berhasil menekan penetrasi api dengan tingkat pemadaman mencapai lebih dari 80 persen dari total luas area baru yang terbakar setiap harinya.
Sinergi Water Bombing dan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC)
Selain pertempuran darat, pemerintah terus memacu operasi pemadaman dari udara menggunakan helikopter penyiram air (water bombing), sembari memperkuat Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) memanfaatkan potensi awan hujan.
Pemerintah memanfaatkan momentum peralihan musim, mengingat Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi awal musim hujan akan mulai merata pada pertengahan hingga akhir Oktober 2026.
“Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) terus dioptimalkan untuk memanfaatkan pertumbuhan awan hujan, seiring perkiraan awal musim hujan yang mulai merata pada pertengahan hingga akhir Oktober 2026,” tulis keterangan resmi Sekretariat Kabinet melalui akun @sekretariat.kabinet.
Sementara itu, empat provinsi prioritas lainnya—yakni Riau, Jambi, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan—dilaporkan telah menunjukkan perkembangan situasi yang kian terkendali. Pemerintah menegaskan komitmennya untuk tidak mengendurkan pengerahan pasukan sampai seluruh titik api benar-benar padam total.
