JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya menyasar pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga membuka pasar bagi pelaku usaha lokal dengan melibatkan 52.689 UMKM sebagai pemasok bahan pangan.
Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan, pengadaan bahan makanan untuk program tersebut tetap mengutamakan produk dari daerah setempat agar manfaat ekonominya dirasakan langsung oleh masyarakat.
Kepala BGN Sudaryono menyebut keterlibatan UMKM, petani, dan peternak sebagai bagian penting dari upaya memperluas dampak ekonomi MBG, dengan tetap mengedepankan standar keamanan pangan.
“Program ini berdampak kepada ekonomi lokal dengan memberdayakan UMKM, petani, dan peternak. Syarat utamanya semua bahan makanan harus benar dan memenuhi standar keamanan,” kata Sudaryono dalam keterangan pers di Jakarta, Senin (26/10/2026).
UMKM Kuasai 82,83 Persen Pemasok MBG
Data BGN per 9 Oktober 2026 mencatat terdapat 63.608 pemasok kebutuhan MBG yang tersebar di 37 provinsi, dengan UMKM menyumbang 52.689 pemasok atau 82,83 persen dari keseluruhan jaringan.
Selain UMKM, rantai pasok program ini melibatkan 9.388 pemasok dari koperasi, 1.105 pemasok dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta 426 pemasok dari Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Komposisi tersebut memperlihatkan besarnya peran usaha berskala lokal dalam memenuhi kebutuhan pangan program pemerintah, sekaligus membuka peluang bagi produsen daerah untuk memperluas jangkauan pemasaran.
BGN Tetap Utamakan Produk dari Daerah
Sudaryono menegaskan, bahan pangan dari produsen lokal tetap menjadi pilihan utama dalam pengadaan kebutuhan MBG, sehingga petani, peternak, pedagang, dan UMKM daerah berkesempatan menikmati perputaran ekonomi program tersebut.
Pernyataan ini juga disampaikan saat menanggapi usulan Perum Bulog mengenai penyediaan beras premium untuk kebutuhan MBG, yang dapat menjadi alternatif apabila pasokan beras di daerah belum mencukupi.
“Usulan dari Bulog kami pandang positif. Namun, yang ingin kami tegaskan, Program MBG tetap memprioritaskan penggunaan bahan pangan dari daerah setempat.”
“Kami ingin petani lokal, pedagang lokal, dan UMKM ikut merasakan manfaat dari perputaran ekonomi yang dihasilkan program ini,” ucap Sudaryono.
Dalam pelaksanaannya, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi penghubung antara kebutuhan dapur MBG dan pemasok di wilayah masing-masing, sehingga permintaan terhadap bahan pangan lokal berpotensi berlangsung secara berkelanjutan.
Selain pelaku UMKM, koperasi dan BUMDes juga memiliki peluang memasok serta menyalurkan bahan pangan, sedangkan petani dan peternak dapat memperluas akses pasar melalui jaringan pengadaan tersebut.
Lebih dari Satu Juta Pegawai dan Relawan Terlibat
Skala operasional MBG turut ditopang sumber daya manusia dalam jumlah besar, dengan data BGN hingga September 2026 mencatat 1.027.998 pegawai dan relawan masih aktif mendukung pelaksanaan program.
Jumlah itu terdiri atas 86.120 pegawai SPPG dan 941.878 relawan, tetapi keseluruhan angka tersebut tidak otomatis dapat dikategorikan sebagai pekerja formal atau tenaga kerja bergaji.
Dari sisi infrastruktur, BGN mencatat 26.385 SPPG berdasarkan Surat Penetapan KPM Sementara II per 9 Oktober 2026, dengan 433.571 kelompok penerima manfaat dan total 57.491.334 orang dalam pendataan periode tersebut.
Anggaran MBG Capai Rp149,79 Triliun
Realisasi anggaran MBG hingga September 2026 tercatat sebesar Rp149,79 triliun, dengan cakupan 53.906.576 penerima manfaat berdasarkan data periode yang berbeda.
Perbedaan angka penerima manfaat dalam laporan tersebut berkaitan dengan waktu pendataan yang tidak sama, sehingga setiap jumlah perlu dibaca berdasarkan periode pelaporannya.
Besarnya cakupan pelayanan membuat kebutuhan bahan pangan harus dipenuhi secara konsisten, baik dari sisi volume, mutu, keamanan, maupun ketepatan distribusi.
Situasi ini membuka kesempatan lebih luas bagi UMKM dan produsen pangan lokal yang mampu memenuhi standar pengadaan serta menjaga kesinambungan pasokan.
Tantangan Menjaga Pasokan dan Keamanan Pangan
Penguatan kemitraan antara BGN, SPPG, UMKM, koperasi, BUMDes, petani, dan peternak menjadi faktor penting untuk menjaga kelancaran rantai pasok MBG.
Di sisi lain, peningkatan jumlah pemasok perlu diimbangi pengawasan kualitas bahan pangan, keamanan produk, serta kemampuan penyedia memenuhi kebutuhan dapur secara tepat waktu.
Jika kemitraan tersebut berjalan berkelanjutan, MBG berpotensi memberikan manfaat ganda, yakni mendukung pemenuhan gizi masyarakat sekaligus memperluas pasar dan menggerakkan perekonomian daerah.***
