SULSEL – Badan Gizi Nasional (BGN) tengah membenahi tata kelola internal, termasuk sistem pengadaan barang dan jasa, untuk memperkuat pelaksanaan program gizi nasional. Pembenahan ini menjadi salah satu aspek yang disoroti Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam mendorong keterlibatan lebih luas pelaku usaha lokal dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menteri UMKM Maman Abdurahman mengatakan, penataan kelembagaan BGN mencakup pembenahan administrasi, standar operasional prosedur (SOP), hingga sistem pengadaan yang lebih adaptif terhadap karakteristik pelaku usaha lokal.
Menurut Maman, upaya tersebut perlu berjalan seiring dengan penyusunan skema kolaborasi agar UMKM memiliki kesempatan lebih besar untuk terlibat dalam rantai pasok program gizi nasional.
“Saat ini BGN di bawah kepemimpinan Sudaryono terus melakukan penataan internal dan langkah strategis itu untuk memperkuat fondasi kelembagaan sebelum mengeksekusi program-program lapangan secara lebih luas dan terstruktur,” kata Maman di Makassar, Minggu.
Ia menilai, keterlibatan UMKM perlu menjadi bagian dari perencanaan pelaksanaan program, termasuk dalam sistem pengadaan barang dan jasa. Dengan begitu, pelaku usaha mikro dan kecil berpeluang mengambil peran dalam memenuhi kebutuhan program sekaligus memperoleh manfaat ekonomi.
Kementerian UMKM, kata Maman, tengah menggodok berbagai skema kerja sama dengan BGN untuk memperluas partisipasi pelaku usaha lokal. Kolaborasi tersebut diarahkan agar UMKM tidak hanya menjadi pelengkap, tetapi turut mendapatkan manfaat dari perputaran anggaran program gizi nasional.
“Di sinilah peran Kementerian UMKM menjadi sangat krusial. Kami tengah menggodok berbagai skema kolaborasi untuk memastikan bahwa UMKM tidak hanya menjadi objek, melainkan subjek utama yang diuntungkan dari perputaran anggaran program gizi nasional,” terangnya.
Saat ini, sekitar 68 ribu UMKM di seluruh Indonesia telah menjadi pemasok program MBG. Meski demikian, Maman menilai jumlah tersebut masih perlu ditingkatkan agar semakin banyak pelaku usaha yang terlibat.
“Saat ini sudah ada 68 ribu UMKM yang menjadi penyuplai untuk program MBG. Kami masih terus mendorong agar pelaku UMKM lainnya menjadi pemasok MBG,” ujarnya.
Melalui kolaborasi antara Kementerian UMKM dan BGN, pemerintah mendorong perluasan keterlibatan usaha mikro dan kecil dalam rantai pasok MBG. Penataan tata kelola dan sistem pengadaan menjadi salah satu aspek yang mendapat perhatian dalam upaya tersebut.
