JAKARTA— Komisi I DPR RI mendesak pemerintah Indonesia mengambil langkah diplomasi aktif untuk meredakan konflik antara kelompok Houthi dan Arab Saudi setelah puing-puing rudal balistik dilaporkan jatuh di kawasan dekat Masjidil Haram, Makkah. Pemerintah juga diminta memperkuat pemantauan keamanan guna melindungi warga negara Indonesia (WNI), terutama jemaah umrah yang berada di Tanah Suci.
Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKB, Oleh Soleh, menyampaikan keprihatinannya atas insiden tersebut. Ia menilai, eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah tidak hanya mengancam pihak-pihak yang terlibat, tetapi juga berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat sipil.
“Saya sangat prihatin dengan serangan kelompok Houthi ke wilayah Arab Saudi. Konflik bersenjata seperti ini harus segera dihentikan karena dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pihak-pihak yang bertikai, tetapi juga mengancam keselamatan masyarakat sipil,” ujar Oleh Soleh di Jakarta, Senin (26/10/2026).
Insiden tersebut terjadi setelah sistem pertahanan udara Arab Saudi mencegat dua rudal balistik pada Minggu (25/10/2026). Serpihan rudal dilaporkan jatuh di sejumlah titik, termasuk kawasan Wadi Al-Mughammas yang berjarak sekitar 20 kilometer dari kompleks Masjidil Haram.
Lokasi jatuhnya puing-puing rudal di sekitar Makkah menjadi perhatian karena kawasan tersebut merupakan salah satu pusat ibadah umat Islam dunia. Situasi ini turut menyoroti pentingnya langkah antisipasi untuk memastikan keselamatan warga sipil, termasuk jemaah asal Indonesia.
Oleh Soleh menilai, Indonesia memiliki peluang untuk berkontribusi dalam meredakan ketegangan melalui jalur diplomasi internasional. Menurut dia, pemerintah perlu membangun komunikasi dengan negara-negara terkait sekaligus menggalang dukungan internasional agar serangan dapat dihentikan.
“Indonesia jangan hanya menjadi penonton. Pemerintah perlu aktif membangun komunikasi dengan negara-negara terkait dan menggalang dukungan internasional agar Houthi dan Arab Saudi menghentikan serangan. Kita harus mengedepankan dialog dan mencari jalan keluar yang damai,” tegasnya.
Ia mendorong Indonesia memanfaatkan hubungan diplomatik dengan negara-negara Islam untuk menyuarakan perdamaian dan mendorong terwujudnya gencatan senjata. Upaya tersebut dinilai penting agar ketegangan tidak terus meningkat dan menimbulkan risiko lebih besar bagi masyarakat di kawasan konflik.
Selain mendorong diplomasi, Oleh Soleh menekankan perlunya perhatian khusus terhadap keamanan WNI di Arab Saudi. Jemaah umrah yang tengah menjalankan ibadah maupun masyarakat yang berencana berangkat ke Tanah Suci perlu mendapatkan kepastian informasi mengenai kondisi keamanan.
“Jangan sampai konflik bersenjata ini membahayakan jemaah umrah kita. Masyarakat Indonesia yang datang ke Tanah Suci harus bisa menjalankan ibadah dengan aman dan tenang. Karena itu, penghentian serangan menjadi hal yang sangat penting,” tuturnya.
Untuk mengantisipasi perkembangan situasi, ia meminta Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI meningkatkan koordinasi dengan perwakilan diplomatik Indonesia di kawasan Timur Tengah. Pemantauan kondisi keamanan secara berkala diperlukan agar pemerintah dapat mengetahui perkembangan di lapangan dan menentukan langkah perlindungan yang sesuai bagi WNI.
Koordinasi tersebut juga diharapkan mencakup kesiapan menghadapi kemungkinan memburuknya situasi keamanan. Dengan demikian, pemerintah dapat mengantisipasi risiko yang berpotensi memengaruhi keselamatan warga Indonesia di Arab Saudi.
Oleh Soleh berharap pemerintah tidak hanya mengandalkan langkah antisipatif untuk melindungi WNI, tetapi juga terus mendorong penyelesaian konflik melalui diplomasi. Menurut dia, dialog dan upaya gencatan senjata perlu menjadi prioritas untuk meredakan ketegangan serta mencegah serangan serupa terulang.
Komisi I DPR RI pun mendorong diplomasi Indonesia berperan aktif dalam mendukung perdamaian di Timur Tengah. Di tengah kekhawatiran atas insiden di dekat Makkah, perlindungan WNI dan keselamatan jemaah umrah menjadi perhatian yang perlu diiringi dengan upaya meredakan konflik secara berkelanjutan.
