JAKARTA – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) mendorong jemaah umrah asal Indonesia memilih penerbangan langsung ke Jeddah atau Madinah. Selain untuk mengutamakan keamanan perjalanan di tengah dinamika geopolitik Timur Tengah, langkah ini juga ditujukan untuk mengalihkan potensi pasar sekitar 70 ribu jemaah yang selama ini transit melalui Malaysia dan Singapura ke maskapai nasional.
Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, pelaksanaan ibadah umrah di Arab Saudi hingga saat ini berjalan normal. Meski demikian, Kemenhaj mengimbau jemaah dan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) untuk mengutamakan penerbangan langsung sebagai langkah antisipasi terhadap perkembangan situasi di kawasan Timur Tengah.
“Terkait kondisi eskalasi Timur Tengah, Saudi baik-baik saja dalam konteks peribadatan umrah. Kemenlu juga sama, baik-baik saja. Sampai detik ini kegiatan umrah berjalan sebagaimana mestinya,” ujar Dahnil di Jakarta, Senin (26/10/2026).
Menurut Dahnil, penerbangan langsung menuju Jeddah atau Madinah menjadi pilihan yang disarankan dibandingkan perjalanan yang mengharuskan jemaah transit di negara ketiga.
“Kami sebagai pihak yang mengelola haji dan umrah mengimbau jemaah memilih maskapai direct, bukan penerbangan transit. Lebih aman bisa direct ke Jeddah atau Madinah. Jadi kami sarankan itu,” jelasnya.
Kemenhaj Bidik Potensi 70 Ribu Jemaah Transit
Selain mempertimbangkan aspek keamanan, Kemenhaj melihat peluang untuk memperkuat industri penerbangan nasional melalui pengalihan pasar jemaah umrah yang selama ini menggunakan penerbangan transit.
Dahnil menyebut, sekitar 70 ribu jemaah umrah Indonesia setiap tahunnya transit melalui Malaysia dan Singapura. Jumlah tersebut dinilai menjadi peluang bagi maskapai nasional untuk meningkatkan pangsa pasar penerbangan umrah.
Kemenhaj mendorong agar potensi tersebut dapat dimanfaatkan oleh maskapai dalam negeri, terutama Garuda Indonesia dan Lion Air.
“Jemaah yang transit di Malaysia dan Singapura cukup besar, 70 ribuan. Jika itu diarahkan ke penerbangan nasional juga membantu ekonomi nasional kita. Kita harus dorong dua maskapai nasional kita, yaitu Lion dan Garuda,” ungkap Dahnil.
Ia menegaskan, penguatan layanan penerbangan untuk perjalanan umrah juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai kedaulatan ekonomi nasional.
Menurut Dahnil, upaya tersebut tidak hanya berkaitan dengan pilihan rute perjalanan jemaah, tetapi juga dengan peningkatan peran pelaku usaha nasional dalam memenuhi kebutuhan transportasi udara untuk ibadah umrah dan haji.
“Presiden Prabowo ingin kedaulatan ekonomi, terkait umrah dan haji juga harus begitu. Direct aman dari sisi penerbangan dan menguatkan kedaulatan ekonomi,” tambahnya.
Layanan Maskapai dan Bandara Jadi Perhatian
Untuk mendukung kebijakan tersebut, Kemenhaj telah berkoordinasi dengan pimpinan Garuda Indonesia, Lion Air, Angkasa Pura, serta asosiasi PPIU. Pertemuan itu membahas upaya peningkatan layanan penerbangan dan fasilitas bandara bagi jemaah haji dan umrah.
Salah satu perhatian Kemenhaj adalah pembenahan pelayanan di Terminal 2 Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang menjadi salah satu titik keberangkatan jemaah.
Dahnil menilai, dorongan agar jemaah menggunakan maskapai nasional perlu diikuti dengan peningkatan kualitas layanan dan daya saing harga tiket. Dengan demikian, maskapai Indonesia dapat lebih kompetitif dalam memperebutkan pasar penerbangan umrah.
“Garuda dan Lion harus melakukan perbaikan layanan mereka. Mendorong mereka agar menguasai pasar dalam negeri, harus kompetitif bersaing di luar negeri,” tegasnya.
Perbaikan tersebut menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan agar imbauan menggunakan penerbangan langsung dapat didukung oleh layanan yang memadai bagi jemaah.
Kemenhaj Siap Bantu PPIU Terkait Refund
Selain membahas penerbangan langsung, Kemenhaj juga menyoroti persoalan pengembalian dana atau *refund* penerbangan yang masih menjadi kendala bagi sejumlah Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah.
Dahnil mengatakan, kementeriannya siap memberikan pendampingan kepada PPIU yang menghadapi hambatan dalam penyelesaian hak mereka terkait pengembalian dana tersebut.
“Banyak juga hak-hak PPIU yang terhambat terkait refund. Kami akan asistensi,” kata Dahnil.
Kemenhaj juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kerajaan Arab Saudi atas dukungan terhadap kelancaran penyelenggaraan ibadah umrah bagi jemaah Indonesia.
Ke depan, koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, maskapai penerbangan, pengelola bandara, dan asosiasi penyelenggara perjalanan umrah akan terus dilakukan untuk mendukung perjalanan jemaah.
Melalui langkah tersebut, Kemenhaj berharap keamanan dan kenyamanan jemaah tetap terjaga, sekaligus membuka peluang lebih besar bagi maskapai nasional untuk melayani kebutuhan penerbangan umrah masyarakat Indonesia.
