JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus memperluas jangkauan penerima manfaat sekaligus memperkuat dampak ekonomi di berbagai daerah.
Sejak pertama kali dilaksanakan pada Januari 2025, program unggulan pemerintah tersebut berkembang dari ratusan dapur percontohan menjadi puluhan ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat lebih dari 58 juta anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita kini telah menerima manfaat program MBG.
Juru Bicara BGN, Tysa Novenny, menyebut perkembangan tersebut menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan tahap awal pelaksanaan program.
“Makan Bergizi Gratis dimulai pada Januari 2025 dengan 190 dapur yang melayani 570.000 penerima manfaat. Kini, lebih dari 58 juta anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita menerima Makan Bergizi Gratis,” kata Juru Bicara Badan Gizi Nasional (BGN), Tysa Novenny.
26.723 Dapur MBG Telah Terverifikasi
Dalam perkembangan pelaksanaan program, BGN melaporkan lebih dari 58 juta penerima manfaat telah melalui proses verifikasi resmi dalam kurun waktu 100 hari pelaksanaan.
Kehadiran MBG diharapkan membantu memenuhi kebutuhan nutrisi harian anak sekaligus mendukung konsentrasi dan kesiapan mereka mengikuti kegiatan belajar di sekolah.
Pencapaian tersebut ditopang oleh jaringan dapur SPPG yang terus diperluas untuk menjangkau masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.
“Mereka dilayani lebih dari 26.000 dapur yang beroperasi. Dapur MBG mempekerjakan warga sekitar dan mengutamakan bahan dari petani, peternak, dan UMKM setempat,” tutur Tysa.
Data BGN menunjukkan sebanyak 26.723 dapur SPPG telah terverifikasi dari total target pembangunan 27.485 unit.
Artinya, jaringan pelayanan MBG telah mendekati target yang ditetapkan pemerintah untuk memperkuat distribusi makanan bergizi secara nasional.
Serap 1,03 Juta Tenaga Kerja Lokal
Selain memperluas akses makanan bergizi, program MBG juga menciptakan peluang pekerjaan melalui operasional dapur dan aktivitas pendukungnya.
Hingga saat ini, keberadaan jaringan SPPG tercatat telah menyerap sekitar 1,03 juta tenaga kerja aktif yang sebagian besar berasal dari masyarakat setempat.
Dampak ekonomi program juga terlihat dari keterlibatan 80.315 pemasok lokal dalam memenuhi kebutuhan bahan pangan dapur MBG.
Dari keseluruhan pemasok tersebut, sebanyak 82,83 persen merupakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Keterlibatan pemasok daerah membuka peluang pasar lebih luas bagi pedagang, petani, peternak, serta pelaku usaha kecil.
Dengan pola pengadaan berbasis potensi lokal, perputaran ekonomi program diharapkan tidak hanya berpusat pada penyedia makanan, tetapi juga menjangkau rantai produksi pangan di daerah.
Anggaran MBG Rp44 Triliun Kembali ke Kas Negara
Dari sisi pembiayaan, realisasi anggaran program Makan Bergizi Gratis sepanjang 2026 tercatat mencapai Rp165 triliun.
BGN menyatakan penerapan efisiensi dan penguatan pengawasan anggaran menghasilkan pengembalian dana sebesar Rp44 triliun ke kas negara.
Pengelolaan keuangan menjadi salah satu aspek penting mengingat besarnya cakupan penerima manfaat dan kebutuhan operasional puluhan ribu dapur SPPG.
Pemerintah perlu memastikan setiap penggunaan anggaran berjalan sesuai ketentuan serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
BGN Ingatkan Sekolah dan Orang Tua soal Keamanan Pangan
Di tengah perluasan layanan, aspek keamanan makanan dan pengawasan kualitas tetap menjadi perhatian dalam pelaksanaan MBG.
BGN mengingatkan pihak sekolah dan orang tua agar tidak mengabaikan kemungkinan munculnya gejala gangguan kesehatan setelah anak mengonsumsi makanan dari program tersebut.
Apabila anak mengalami gejala medis tertentu setelah menyantap makanan MBG, keluarga diminta segera membawanya ke puskesmas terdekat.
Kejadian tersebut juga perlu dilaporkan kepada pihak sekolah agar dapat segera ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan pihak terkait.
Langkah pelaporan dan pemeriksaan medis secara cepat dinilai penting untuk mencegah risiko kesehatan yang lebih serius.
Dengan cakupan lebih dari 58 juta penerima, 26.723 dapur terverifikasi, dan serapan 1,03 juta pekerja, tantangan berikutnya adalah memastikan pemerataan layanan, ketepatan sasaran, transparansi anggaran, serta keamanan pangan.***
